JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hingga berakhir pada tahun 2019.
Penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan mengubah sikap politik partai.
"Dari aspek politik juga tadi dikatakan tidak akan berubah posisi Golkar untuk dukung pemerintahan sekaligus mendukung Jokowi sebagai capres di pemilu 2019 mendatang. Saya kira itu," kata Idrus, di depan kediaman Novanto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017) malam.
Ia mengatakan, dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK hingga tahun 2019 dan mengusung Jokowi pada Pemilu 2019 merupakan amanah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tahun 2016 dan 2017.
Baca: Setya Novanto, "The Untouchable" yang Penuh Kontroversi...
Idrus memprediksi, ke depannya akan ada dinamika baik di internal maupun eksternal Golkar karena tahun depan sudah memasuki tahun politik.
Meski demikkian, ia yakin semua keputusan politik Rapimnas seperti mengusung kembali Jokowi pada Pemilu 2019 tak akan berubah.
Seluruh kader Golkar, kata Idrus, akan tetap solid memperjuangkan amanah Rapimnas tersebut.
"Insya Allah Partai Golkar akan tetap solid karena Golkar telah memiliki sistem di mana seluruh fungsi telah dibagi habis oleh Ketua Umum yang terpilih di dalam forum Munas dan telah dibagikan seluruh fungsi partai kepada masing-masing personel yqng ada di DPP," papar Idrus.
"Kepada seluruh kader di Indonesia tetap dalam keadaan tenang, mari kita ciptakan solidaritas sehingga kita bisa sama-sama menghadapi apa yang dihadapi oleh ketua umum," lanjut Idrus.
Baca: Lika-liku Setya Novanto dan Kasus Korupsi yang Diusut KPK