JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan mencari lokasi yang luas dan sebisa mungkin sudah menjadi aset negara, terkait pemindahan ibu kota.
Menurut Bambang, lahan yang luas dan merupakan tanah negara itu banyak berada di luar Jawa. Wilayah-wilayah inilah yang nantinya akan masuk dalam kajian Bappenas, khususnya mengenai lokasi baru pusat administrasi pemerintahan.
"Kami prioritaskan yang negara sudah memiliki kepemilikan pasti terhadap areal tanah tersebut. Sehingga, tidak ada lagi biaya pembebasan lahan. Kalau bisa nol," kata Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, Selasa (11/7/2017).
Kementerian terkait, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan melakukan survei ketersediaan air, pengendalian banjir, hingga risiko bencana. Wilayah terpilih adalah wilayah dengan risiko bencana paling minim.
Bambang menambahkan, wilayah terpilih sebagai kota pusat pemerintahan yang baru ini betul-betul kota yang baru dikembangkan atau masih green field.
"Infrastruktur dasar harus dibangun semuanya dengan kualitas baik. Perhitungannya akan dilakukan dalam studi tersebut, termasuk skemanya yang tidak memberatkan APBN. Kami akan kedepankan public private partnership," ucap Bambang.
Dia mengatakan, selain memindahkan kantor-kantor pelayanan pemerintahan, pemerintah juga akan memindahkan kantor-kantor lembaga tinggi negara.
"Jadi, bukan hanya (kantor) pemerintah, tetapi juga DPR, yudikatif, Mahkamah Agung. Itu akan menjadi bagian dari ibu kota," kata dia.
"Sama seperti Washington DC, kongresnya ada di situ. Parlemen Australia juga ada di Canberra," ujar mantan Menteri Keuangan itu.
(Baca juga: Bappenas: 400.000 PNS Pusat Bakal "Diangkut" ke Ibu Kota yang Baru)
Sementara itu, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis, pusat perdagangan, dan pusat jasa keuangan.