JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbicara soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia.
Saat hadir menutup acara tersebut, Senin (24/4/2017), Wakil Presiden Jusuf Kalla juga turut berbicara soal reshuffle.
"Reshuffle itu hak prerogatif Presiden," kata Kalla singkat.
(baca: Saat Jokowi Singgung "Reshuffle"...)
Kalla menuturkan, reshuffle bisa saja dilakukan apabila ada menteri yang kinerjanya dinilai tidak memuaskan. Harapannya, dengan reshuffle, maka kinerja kabinet akan menjadi lebih baik.
"Jadi tentu tergantung cara penilaian-penilaian yang diadakan oleh Presiden," ucap Kalla.
Namun Kalla enggan mengungkapkan apakah saat ini ada menteri yang kinerjanya dinilai tidak memuaskan.
"Ya itu urusan pemerintah itu," ujar dia.
Saat membuka Kongres Ekonomi Umat, Sabtu (24/4/2017), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017.
Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.