Lihat ke Halaman Asli

Kompas.com

TERVERIFIKASI

Kompas.com

Sri Mulyani: Akibat Korupsi, Biaya Infrastruktur Membengkak

Diperbarui: 22 Maret 2017   15:17

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2017 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 45 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (15/2/2017).| Kompas.com

JAKARTA, KompasProperti - Pembangunan infrastruktur secara masif menjadi prioritas pemerintah. Berbagai macam infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, kereta cepat, moda raya transportasi atau mass rapid transit (MRT), dan moda transportasi ringan (LRT) kini tengah dikebut pembangunannya.

Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar pembangunan infrastruktur bisa menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan kesenjangan yang ada, bukan justru sebaliknya.

"Pembangunan infrastruktur ini jangan menimbulkan ketimpangan yang makin tinggi akibat perencanaan yang salah. Kalau itu terjadi maka pembangunan infrastruktur, apalagi skala besar bisa menimbulkan ketimpangan yang makin buruk," jelasnya ketika memberikan sambutan dalam acara Sewindu PT SMI" di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Selain itu, Sri juga menegaskan agar pembiayaan pembangunan infrastruktur digunakan seprofesional mungkin terutama oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat agar penyelesaiannya bisa tepat waktu dan tepat biaya.

Meski begitu, Sri tidak menutup mata, jika pembangunan infrastruktur kerap tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana.

Bahkan, terjadi kecenderungan di seluruh dunia, pembangunan infrastruktur sulit untuk bisa tepat waktu dan tepat biaya serta kemungkinan mengalami pembengkakan anggaran atau cost over run.

Menurut Sri, biaya pembangunan infrastruktur yang cost over run bisa dimaklumi jika terjadi secara alamiah karena perubahan dari sisi lingkungan dan sebagainya.

"Namun, saya harap semuanya termasuk BUMN tetap bisa mengendalikan cost over run itu dan yang jelas itu jangan terjadi akibat mark up dan korupsi sebab itu merupakan pengkhianatan mendasar dari seluruh misi membangun Indonesia," imbuhnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline