JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini baru sekitar 36 persen masyarakat yang memanfaatkan fasilitas perbankan yang tersebar di tanah air. Artinya, masih ada sekitar 64 persen masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Eny Panggabean mengatakan, masih minimnya akses masyarakat ke perbankan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan di masyarakat.
"Sulitnya akses ke perbankan, maka masyarakat sulit menabung dan memanfaatkan fasilitas perbankan," ujar Eny di Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Eny menyebut, minimnya masyarakat mengakses perbankan, karena rasio jumlah kantor bank yang ada belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
"Rasionya 1 bank per 116.000 penduduk, masih dibutuhkan banyak bank di daerah," sebut Eny.
Selain masih minimnya masyarakat mengakses perbankan, kondisi ekonomi global dan geopolitik di kawasan pun memberikan sumbangan cukup besar terhadap ketimpangan yang terjadi di masyarakat dunia secara lebih luas.
"Lesunya ekonomi global membuat komoditi asal Indonesia tetap mahal di pasar dunia seperti batu bara dan tambang lainnya," kata Eny.
Menurut Eny, lembaga keuangan seperti perbankan memiliki posisi yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan.
Oleh karena itu, BI bersama dengan pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada akhir 2016 lalu yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat ke perbankan. Selain itu, BI juga bekerjasama dengan Kementerian Sosial meluncurkan program bantuan non tunai.
Melalui program tersebut, masyarakat diedukasi mengenai manfaat menggunakan fasilitas perbankan. BI menargetkan, program SNKI dapat meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses perbankan menjadi 75 persen pada 2019.