Berulang kali saya berpikir, apakah pantas menulis tentang kasus yang lagi viral ini? Saya bukanlah penulis opini dan tidak terlalu suka menulis politik.
Saya tidak pernah mau terjebak dalam fraksi pembelaan atau pengukuhan. Setiap orang punya hak politik, dan bagi saya cukup pada saat "hari nyoblos" saja.
Saya menuliskan artikel ini hanya untuk menyuarakan unek-unek saya. Saya berharap agar para pembaca bisa membacanya sampai tuntas.
**
Tema "Jokowi disejajarkan dengan Soeharto" menjadi polemik. YLBHI menyertakan pada unggahannya tentang "10 Persamaan Pemerintahan Jokowi & Orde Baru."
Dari kesepuluh poin yang saya baca, hanya nomor satu yang rada "lumayan sopan". Tapi, itupun hanya setengah kalimat; Mengutamakan pembangunan fisik... [...].
Tidak heran jika kasus ini lantas bikin heboh. Terjadi pro dan kontra dalam masyarakat.
Muhammad Isnur, Ketua YLBHI mengutarakan unggahan tersebut adalah bentuk kebebasan demokrasi. Seharusnya pemerintah berkaca, lagipula ini tidak menyerang pribadi presiden.
"Dijamin oleh konstitusi dan UUD 1945, salahnya di mana?" Pungkasnya.
Lebih lanjut, Isnur juga mengungkapkan jika pernyataan tersebut berdasarkan temuan dari 40 Koalisi Masyarakat yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia.