Melihat bagaimana peran PKS atau Partai Keadilan Sejahtera di dalam jalur oposisi pemerintah Jokowi memang sudah tidak diragukan lagi.
Dalam politik, memilih sikap sebagai ideology haluan jalannya partai memang sangat penting menyasar segmentasi suara pemilih pada saat pemilu.
Saya sendiri tentu menaruh hormat pada idealisme PKS yang memilih jalurnya sendiri tetap menjadi oposisi, tanpa tergiur menjadi partai pendukung pemerintah Jokowi menyusul Gerindra, Dkk yang mendapat tawaran menjadi menteri pada saat mereka bergabung dengan pemerintah.
"Kabinet Jokowi sendiri masa jabatan periode 2019-2024, mentri dari kader Gerindra diketahui ada dua kader yakni Prabowo Subianto sebagai Menhan atau mentri pertahanan dan Sandiaga Uno sebagai mentri pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilantik (23/12) lalu".
Maka dengan berbagai tawaran yang mungkin bisa saja di loby oleh PKS jika akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi, tetap saya kira ada kalkulasi politik structural jabatan sebagai ganjaran bergabungnya PKS dengan pemerintah Jokowi.
Partai Gerindra sendiri yang menyusul menjadi partai pendukung pemerintah bersama Nasdem, PKB, dan lain sebagainya adalah salah satu contoh tersebut, Bawasannya mendukung pemerintah tetap akan ada jabatan structural kabinet yang menjadi tawarannya.
Untuk itu dengan idealisme PKS yang kekeh tetap pada jalur oposisi, menurut saya sangat layak diapresiasi. Sebab oposisi pada politik demokrasi sendiri adalah penyeimbang kebijakan pemerintahan.
Kekehnya sikap PKS menjadi oposisi sendiri langsung disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang menyatakan partainya akan terus menjadi oposisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Dirinya mengatakan sikap politik itu merupakan keputusan DPP PKS. Seperti diketahui PKS sejak masa awal pemerintahan Jokowi memang tidak pernah bergabung menjadi partai pendukung pemerintah Jokowi.
"Terkait dengan koalisi, InsyaAllah PKS tetap dalam keputusannya untuk menjadi oposisi," ujar Ahmad dalam keterangan pers secara virtual, Minggu (27/12) dikutip CNN Indonesia.
Namun dengan PKS sendiri, meski partainya tetap oposisi, sikapnya akan tetap realistis dalam menilai kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf.