Saat ini, di mana era media sosial sangat dominan bagi kehidupan manusia, semua suara bahkan pendapat dapat tertampung disana.
Tidak dipungkiri tanpa ada fasilitas media sosial, demokrasi saya kira akan hambar, dimana interaksi publik yang terbatas, disitulah kehambaran demokrasi.
Tetapi saat ini era baru itu telah dimulai, dimana keterlibatan berpendapat dapat melibatkan siapapun asal aktif dimedia social.
"Karena tidak jarang gerakan social sendiri berawal dari gerakan yang ada dimedai social. Tentu gerakan apapun seperti menyuarakan kebijakan pemerintah"
Sebagai salah satu contoh baru-baru kemarin tentang kebijakan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR (5/10/20). Tidak lain media social punya andil besar dalam menentang kebijakan tersebut sehingga menciptakan massa tutun ke jalan menentang UU Cipta Kerja.
Namun media social tidak hanya menyuarakan kebijakan politik saja, tetapi lebih dari itu yakni semua aspek kehidupan manusia termasuk gejala-gejala social yang diyakini banyak orang sebagai penyimpangan dan tidak etis.
Tentu penyimpangan tersebut dapat berkaitan dengan etika pribadi atau dengan etika sosial yang lebih luas. Pada dasarnya media social adalah temapatnya orang-orang kritis, sekeptik, dan melawan keadaan pikirannya sendiri.
Maka dari itu hadirnya fenomena FPI beberapa tahun silam yang dipimpin oleh imam besar Rizieq Shihab, kenyataannya dengan berbagai kontroversinya, juga tidak lepas dari pandangan public social media.
Untuk itu dengan di suspendnya akun twiter FPI dengan alamat @DPPFPI yang tidak bisa dibuka sejak Jumaat (20/11) adalah bukti bahwa suatu gejala social dapat juga dilakukan di media social.
Menanggapi hal tersebut FPI sendiri sadar bawasannya warganet banyak yang tidak suka dengan FPI. Wakil sekertaris umum FPI Aziz Yanuar sendiri mengaku bawasannya akun FPI sudah berulang kali terkena suspend.
Mungkinkah perlawanan terhadap akun media social, merupakan cara baru orang-orang melawan sesuatu yang tidak disukai, dalam hal ini warganet meminta suspend Twiter FPI?