Berpolitik memang tidak harus mempunyai partai politik. Karena suatu oraganisasi masyarakat apapun latar belakangnya, disitu dapat dikatan menjalani praktik politik melalui organisasi kemasyrakatan yang ada.
"Pengertian politik sendiri menurut Max Weber sosiolog Jerman adalah sarana perjuangan untuk sama-sama melaksanakan politik atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan baik di antara Negara-negara maupun diantara hukum dalam suatu Negara".
Maka dari itu perjuangan FPI atau Front pembela islam dalam berpolitik sendiri tidak lain adalah melaksanakan ideologynya, dimana organisasi masyarakat tersebut mengusung pandangan Islamisme konservatif.
Untuk itu tidak heran jika FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik beberapa aksi pergerakan Islam di Indonesia. Salah satu gerakan yang fenomenal saat itu adalah domonstrasi pada 2016 lalu terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama.
Sebagai organisasi besar yang ada di Indonesia, FPI memang tidak diragukan dan terkenal dengan kesolidannya dalam melakukan sebuah gerakan. Bentuk gerakan FPI biasanya dengan bentuk demonstrasi ataupun melakukan aksi-aksi lain seperti penutupan klab malam, tempat pelacuran dan tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat maksiat.
Karena kiprah tersebut dan berbagai stigma kontroversial yang dilakukan oleh FPI sendiri membuat organisasi masyarakat FPI sangat terkenal di Indonesia. Gerakan FPI tidak jarang diwarnai dengan vandalism, maka banyak kalangan termasuk ormas-ormas islam lain meminta FPI dibubarkan.
Alasan banyak ormas islam lain meminta dibubarkannya FPI adalah terkait membawa nama islam, tetapi pada kenyataannya tindakan mereka "FPI" bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islami, yang tidak jarang dalam aksinya menjurus ke vandalisme.
Selain itu, FPI juga pernah berseteru dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mantan presiden RI ke-4 pada bulan Mei 2006. Perseturuan itu berawal dari acara diskusi lintas agama di Purwakarta, Jawa Barat.
Gus Dur sebagai pembicara, sempat menuding organisasi-organisasi Islam yang mendukung Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi disokong oleh sejumlah jenderal. Perdebatan antara Gus Dur dan kalangan FPI pun memanas sampai akhirnya mantan presiden Gus Dur turun dari forum diskusi.
Pada tahun yang sama Juni 2016 Tjahyo Kumolo dari PDIP dan Muhaimin Iskandar meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto untuk menindak ormas-ormas anarkis secepatnya. Pada intinya mendesak membubarkan FPI, alasannya ormas di Indonesia harus berdasarkan Pancasila, sedangkan FPI berdasarkan syariat Islam dan tidak mau mengakui dasar lainnya.
Rizieq Shihab Imam Besar FPI pada Juni 2020, menyatakan bahwa rencana pemerintah untuk membubarkan ormas Islam adalah pesanan dari Amerika. FPI sendiri menyatakan bahwa bila FPI dibubarkan karena tidak berdasarkan Pancasila maka organisasi lainnya seperti Muhammadiyah dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) juga harus dibubarkan.