Sebagai seorang presiden seyogyanya Joko Widodo memang seharusnya lebih paham isu-isu soaial yang kini sedang terjadi dan menimpa masyarakat.
Mungkinkah kurang responsifnya pada isu social sendiri mengingat Jokowi sudah tidak akan mencalonkan sebagai presiden lagi di 2024?
Dimana di periode kedua ini menjadi tuli atau tak mau dengar pun tidak masalah karena sudah tidak akan mencalonkan diri sebagai seorang presiden kembali yang dipilih masyarakat?
Saya heran tidak siapapun pejabat yang lahir dari demokrasi, di periode pertama pemerintahan kebijakan-kebijakan kurang popular sendiri sebisa mungkin di hindari.
Tetapi dengan periode kedua, saya kira penjabat negri ini termasuk presiden semakin tidak mendengarkan suara rakyat, apakah mungkin kebanyakan berpikir sudah tidak dapat mencalonkan diri kembali diperiode ke dua?
Berbagai kebijakan presiden Jokowi baru-baru ini khusunya dua kebijakan Pilkada 2020 yang tetap dilaksanakan di masa pandemi corona dan omnibus law UU Cipta kerja disahkan ketika rakyat sedang banyak di PHK dan perekonomian lesu menuai respon dari berbagai kalangan.
Benarkah Jokowi mulai tuli tidak mendengarkan masyarakat saat akan mengambil suatu kebijakan khususnya dua kebijakannya yang baru-baru ini disahkannya seperti UU Cipta Kerja dan Pilkada 2020 di tengah pandemi corona yang tetap dilaksanankan?
Gus Ulil Kritik Jokowi
ilustrasi: bangkitmedia.com
Mengingat kedua kebijakan itu yang dilakukan presiden Jokowi baru-baru ini, Gus Ulil menyangka bahwa presiden Jokowi cenderung tak mendengarkan suara berbagai ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait kritik soal isu keadilan sosial termasuk Pilkada dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Seperti diketahui bahwa sebagai ormas islam yang moderat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah memang menentang kebijakan presiden Jokowi Pilkada 2020 yang dilakasanakan dimasa pandemi corona mengingat kesehatan masyarakat tergadaikan dengan penyelenggaran pilkada 2020 dan meminta untuk ditunda terlebih dahulu.