Bagimanapun arah dari pemerintahan Negara akan dibawa kemana dan apa yang telah diperbuat dalam pemerintahan tersebut.
Rakyat memandang jalannya sebuah pemerintahan Negara, tetap saja yang dilihat pertama adalah kiprah seorang presiden.
Maka apapun yang dijadikan kebijakan negara, pertama dan yang disebut adalah seorang presidennya bukan mentri apa lagi DPR.
"Sebab mentri sendiri wacananya adalah menerjemahkan visi seorang presiden dan harus mampu bekerja menurut gagasan presiden. Itulah yang dikatakan oleh presiden Indonesia dua periode Joko Widodo".
Maka seharusnya Presiden "harus" mampu bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan suatu Negara apapun konsekwensi dari kebijakannya.
Karena seorang presiden dalam sebuah nama sendiri tidak hanya sebuah cela tetapi juga dapat harum ketika memang seorang presiden membawa Negara pada sebuah hal; dimana ia mampu mensejahterakan rakyat dan memihak pada rakyat.
Mungkinkah dengan banyak sekali pertentangan atau kontra kebijakan omnibus law atau UU Cipta Kerja yang disahkan DPR (05/10) akan membuat kepopuleran presiden Jokowi terdegradasi dimata rakyat? Dimana saat men-sahkan UU cipta kerja sendiri di masa pemerintahannya?
Tentu setiap apa yang dilakukan sebagai sebuah kebijakan dan itu menjadi polemik di hadapan rakyat, selamanya presiden itu akan terkenang jauh bahkan pasca dirinya purna sebagai seorang presiden yang saat menjabat cela dan penen kontroversi dihadapan rakyat.
Saya ambil contoh pendahulu presiden Jokowi presiden ke-5 RI yakni Megawati Soekarno Putri dimana ditahun periode pemerintahannya men-sahkan system outsorcing.
Bukankah sampai saat ini bagi siapapun yang tidak puas dengan system outsorcing akan terkenang sepanjang masa outsourcing identic dengan presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri?
Maka tidak heran jika dalam pilpres 2014 lalu Joko Widodo yang didukung penuh oleh partai Megawati Soekarno Putri yakni PDIP.