Karena hanya menyisakan PKS yang konsisten oposisi meski sendiri. Mungkin jika ada empat atau enam partai oposisi, saya yakin demokrasi Indonesia akan sehat kembali dimasa pemerintahan jokowi.
Sebagai pioner partai politik penyeimbang kebijakan Jokowi, peran partai oposisi seperti PKS memang harus di dukung supaya ada suara-suara kritik yang dapat membangun bangsa dan Negara Indonesia ini lebih baik.
Tentu supaya kebijakan pemerintah ada yang mengkritisi dan rakyat menimbang, apakah memang kebijakan pemerintahan Jokowi tersebut baik untuk masyarakat?
Maka dari itu banyak sekali partai yang ada di Indonesia kini, yang berpotensi mengkritik kebijakan Jokowi hanya satu yakni PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai partai oposisi.
Partai yang lain selain PKS karena saat ini bergabung dengan pemerintahan kritik-kritiknya di parlemen terkesan nyungseb, ikut keputusan pemerintah, jarang sekali ada yang kritis tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Jokowi.
Meskipun di forum parlemen tetap saja ada diskusi garang dalam upaya kritis kebijakan Negara dalam membuat suatu kebijakan, tetap saja itu hanyalah formalitas DPR dari fraksi partai pendukung pemerintah jokowi yang tergabung dalam koalisi.
"Karena semua yang ada dalam koalisi pemerintahan sudah pasti tunduk pada keputusan kebijakan pemerintah Jokowi terikat dengan komitmen partai politik mereka yang gabung dengan pemerintah".
Maka dengan suara-suara kritik kebijakan kini dipemerintahan Jokowi, sangatlah sedikit berasal dari partai politik terkecuali PKS.
Mungkin jika Omnibus Law atau undang-undang cipta kerja yang kini banyak di tentang oleh kaum Buruh, kalau oposisi kuat seperti jaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu sewaktu PDIP oposisi.
Sudah pasti ada peran partai politik menggagalkan Omnibus Law mencari simpati buruh untuk kepentingan politik mereka dalam pemilu yang akan datang.