". . . . Bukan koalisi transaksional, Bukan kabinet bagi2 kekuasaan dan Kabinet Ramping, bla bla bla. . . . " sungguh sangat kontras antara janji kampanye dengan kenyataan.
Jokowi Presiden Indonesia terpilih versi KPU dengan bukti kecurangan yg "segudang" sudah menunjukan beberapa ketidak sinkronan antara janji kampanye dengan Fakta saat ini. Janji Merakyat & Pro Rakyat Kecil terbantahkan dengan niat & keinginan Jokowi untuk menambah beban rakyat kecil melalui kenaikan harga BBM, selanjutnya janji koalisi tanpa syarat serta akan membentuk kabinet ramping dengan dasar tidak bagi2 kekuasaan alias kabinet non parpol, namun kenyataannya Jokowi memberi porsi 16 kursi untuk Partai2 pendukung dan postur jumlah menteri sebanyak 34 orang yg jauh dari kata Ramping alias podo wae dengan kabinet periode sebelumnya.
Sedikit fakta diatas mempertontonkan bahwa perilaku / kebiasaan Jokowi tidak bisa dijadikan sebagai contoh kasus yg baik bagi pendidikan budi pekerti anak usia sekolah, bahwa Bohong dan ingkar janji ditelaah dari kitab manapun adalah suatu hal yg salah, namun bagi Jokowi Bohong & Ingkar adalah menjadi hal yg biasa dalam perikehidupannya.
Fakta ini menunjukan pula telah terjadi penurunan nilai-nilai luhur berbangsa & bernegara bahwa Indonesia sekarang berubah menjadi negeri yg mengarah kepada pengkerdilan nilai2 kejujuran, dipresentasikan oleh Jokowi sebagai Presiden yg gemar melakukan pembohongan dan pengingkaran atas ucapan-ucapannya sendiri.