Jokowi–JK Belum Dilantik Sudah Dikomentari

Jokowi – JK Belum Dilantik Sudah Dikomentari.

Budaya buruk yang telah dibangun selama periode demokrasi setelah order baru, yaitu komentar dan kritikan yang asal bunyi. Budaya demokrasi yang tidak sehat ini sudah memasyarakat sehingga jika disimak komentar-komentar itu  bersifat praduga menurut pikiran dan pendapat dirinya. Tidak dilampiri bukti. Budaya buruk ini seyoganya harus dihilangkan dengan kedewasaan berdemokrasi. Banyak pengamat di negeri ini, mereka harus lebih sadar dengan cara terbaik untuk membantu suksesnya pemerintahan Jokowi – JK. Jangan hanya asal komentar tanpa solusi baik. Apalagi Jokowi – JK dilantik saja belum, namun sudah ditimpa komentar-komentar yang tidak tepat, seolah-olah itu sudah dibenarkan terlebih dulu.    Akhirnya bukan lagi pengamat, melainkan peramal.

Komentar lebih kepada mengkritik yang bertendensi buruk, ada unsur untuk menjatuhkan, menjelekan bahkan kental akan ketidak sukaannya kepada yang dikomentari.  Berbeda dengan memberi masukan yang sifatnya memberi informasi, bukan menggurui ataupun memaksakan kehendak. Intinya  informasi disampaikan, yang memutuskan adalah penerima informasi.  Sikap dewasa ini akan membangun demokrasi yang lebih dewasa dan berkualitas.

Kembali kepada presiden terpili Jokowi – JK, dimana mereka telah membentuk tim transisi, sesungguhnya itu merupakan wadah penerima informasi, disitu tim transisi akan menampung informasi kemudian digodok menjadikan satu usulan kepada Jokowi – JK. Wadah ini belum ada sebelumnya. Jadi sebenarnya merupakan suatu hal yang baik, dimana masyarakat bisa ikut memberi sumbangsih berupa informasi apapun bentuknya.  Jokowi memberikan contoh demokrasi yang baik sebelum dilantik, dmulai dari tim transisi untuk masyarakat ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara.

Jokowi- JK akan menerima rangkuman informasi dari tim transisi, kemudian mereka akan menentukan sikap atau kebijkasaan yang terbaik, termasuk jumlah kementerian dan jumlah menteri serta pembentukan kabinet.  Termasuk merencanakan program kerja secara prioritas sesuai janji-janji dalam kampanye. Apapun yang akan diumumkan nantinya adalah hak priogratif presiden. Sehingga janganlah kita mengkritik atau mengomentari keputusan yang diambil. Ataupuan mencela susunan kabinet serta orang yang terpilih menduduki jabatan menteri. Karena mereka masih belum membuktikan hasil kerjanya.

Kapankah kita bisa mengkritik kinerja presiden Jokowi – JK ? Yah setelah mereka bekerja minimal enam bulan setelah mereka bekerja. Karena kurun waktu itu dinilai cukup bagi mereka untuk mengevaluasi kerja masa lalu, membuat solusi baru, kemudian  try and error. Lewat dari enam bulan masyarakat sedikitnya sudah bisa merasakan baik dan buruknya. Selama kurun waktu enam bulan, masyarakat diharapkan memberi informasi atas temuan yang kurang mendukung suksesnya program pemerintah. Karena pemerintah Jokowi – Jk sudah menjanjikan transparansi yang bisa dikawal oleh masyarakat. Informasi ini penting bagi Jokowi – Jk untuk mengevaluasi dan membuat solusi baru.

Lewat dari enam bulan, cukup masyarakat bisa memberikan kritikan membangun ataupun komentar yang mengingatkan untuk tidak terlengah. Karena ini penting supaya tidak merasa nyaman kemudian terlengahkan program penting yang sudah disosialisaikan sebelumnya.

Alam demokrasi dibawah pimpinan Jokowi – JK harus berbeda dengan masa lalu, karena harapan kita semua untuk terwujudnya Indonesia Baru ini benar-benar diperjuangan dengan kerja keras para birokrat. Kepentingan rakyat harus diutamakan daripada kepentingan pribadi para birokrat. Jauhkan dan bakar semua pemikiran budaya lama, karena masyarakat akan mengkritisi itu lebih tajam daripada masa lalu. harapan kita Jokowi – JK selaku pemimpin bangsa bisa membawa rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan dan menjadi negara yang disegani di dunia. Karena kemampuan bangsa ini memperjuangan nasib sendiri, tanpa harus menjual diri dan dikemudikan oleh bangsa asing.

Kita semua menyadari bahwa pemerintahannya Jokowi – JK akan sangat berat jika tidak didukung penuh oleh yang namnaya wakil rakyat di DPR / DPRD. Oleh sebab itu masyarakat juga harus ikut mengawali supaya tidak dilemahkan oleh lembaga terhormat itu. Sebaliknya pemerintah juga harus bertahan dalam transparansi seutuhnya, supaya rakyat bisa menilai bila perlu pasang badan untuk menghalau gangguan yang tidak pro rakyat. Tanpa transparansi sangat kecil kemungkinan keberhasilan itu bisa terwujud. Ingatlah bahwa pimpinan Jokowi – JK adalah pembuka jalan reformasi, sudah pasti pro dan kontra sangat kuat dalam tarik menarik kepentingan. Kegagalan akan membawa dampak lebih buruk. Oleh sebab itu refromasi ini tidak boleh gagal. Satu-satunya penentu adalah rakyat yang dibelakang Jokowi – JK harus bisa menjadi pengawal yang baik.

Kembali ke judul diatas, mari kita meletakan demokrasi yang sehat, supaya Indonesia Baru bisa terwjud  dalam lima tahun kedepan. Langkah awal itu memang sulit, namun begitu sudah nampak jejak-jejak kaki, maka harapan itu akan menjadi kenyataan.