Mungkinkah Korupsi Diberantas ?
Untuk menjawab pertanyaan ini tidaklah mudah, mungkin diucapkan mudah pelaksanaannya tidak semudah dibayangkan. Mudah bagi orang kecil menengah untuk diberantas, namun agak sulit bagi yang besar, bahkan lebih sulit lagi yang bermain dilayar belakang bahkan disentuhpun susah, apalagi yang berlatar penegak hukum ikut bermain, maka hampir terlindungi dengan rapi. Korupsi dan cukong narkoba sering bermain sangat rapi, karena ada beking oknum penegak hukum yang memiliki otoritas tinggi. Bukan rahasia dan mudah dijumpai dalam media bahwa banyaknya terlibat oknum penegak hukum hanya sebatas menjadi korban. Sesungguhnya penguasa dibelakangnya masih sulit untuk disentuh.
Kasus yang sulit dan sangat sulit ditembus misalnya migas, pertambangan mengapa yang terbongkar hanya sebatas pelaku langsung, namun pelaku dibelakang layar sama sekali tidak tersentuh ? bahkan pelaku-pelaku itu memiliki jaringan international yang sangat kuat, sehingga pemerintahpun harus lebih hati-hati. Permainan narkoba lebih mengerikan, sesungguhnya yang tertangkap basah hanya sebatas pemain kecil dan menegah. Cukong dibelakang masih aman-aman dan sulit untuk disentuh karena adanya perlindungan oknum penegak hukum.
Bulan lalu penulis berada di Bali seminggu dalam rangka liburan, saat berbincang-bincang dengan sopir mobil yang disewa, ternyata bukan rahasia bahwa di bali ada dua diskotik yang aman untuk bermain obat larangan ini. Menurut cerita sopir, diskotik lainnya hampir tidak ada karena terus menerus dioperasi oleh polisi. Saya bertanya apakah memang keduanya ini berijin ? dijawab tidak pak, itu ada pelindungnya dari oknum penegak hukum, makanya sangat leluasa dan aman. Bahkan si sopir ini bercerita bahwa dulunya dia juga pecandu, namun sekarang setelah melalui rehabilitasi, dia sudah mampu mencicil rumah.
Narkoba, migas dan pertambangan merupakan permainan kelas tinggi, perputaran uang sudah main di angka T, pemainnya bahkan sudah menguasai diberbagai srategis, tidak luput bermain dalam partai politik, oknum petinggi hukum, oknum penguasa dipemerintahan dan badan legeslatif. fenomena ini sudah terbaca dan yang tertangkap KPK masih sebatas pemain kecil dan menengah. Jika kita melihat kasus besar Century, pertambangan dan migas, sangat kental dengan kekuatan dan oknum penguasa.
Jika kita lihat pertikaian antar polisi dan KPK, sesungguhnya dibalakang layar ada yang bermain dengan tujuan mengacaukan dan menghancurkan niat penegak hukum untuk coba-coba bermain dengan mereka. Apakah Presiden Jokowi tidak mengetahui permainan itu ? sangat diyakini pasti sudah diketahui, itulah sebabnya begitu sulit dan hati-hatinya dalam mengambil satu keputusan yang sesungguhnya nampak mudah, namun dibelakang itu sangat amat rumit. Para pembisik bahkan penasehat maupun pengamat sering tidak tulus, karena ada niat tertentu dalam memberi nasehat. Sehingga begitu hati-hatinya seorang Jokowi dalam mengambil keputusan karena semua keputusan akan berdampak luas. Kekiri susah kekanan juga sulit, karena kiri kanan sama-sama memilki pengaruh kuat dalam percaturan didalam negeri ini.
Kembali seorang jati diri Jokowi, sesungguhnya tidak memiliki beban yang harus dikuatirkan dengan apapaun yang akan dijadikan keputusan, namun dampak yang terjadi inilah sesungguhnya dikalkulasi oleh Jokowi supaya rakyat tidak menjadi korban. Karena kekuatan yang akan dihancurkan ( KKN ) sangat amat kuat. Sedangkan kesiapan mental bangsa masih belum mampu melawannya. Itu sebabnya program revolusi mental akan menjadi prioritas. Namun kapankah revolusi mental bangsa bisa dikatakan berhasil ? jika diukur budaya kkn sudah begitu menggurita, 10 tahun atau 20 tahun kemudian masih menjadi tanda tanya.
Kembali kepada judul diatas, mungkinkah korupsi diberantas ? sangat pesimis jika melihat situasi dan kondisi saat ini. Adakah jalan lain yang lebih praktis dan tidak menimbulkan resiko besar ? mungkin ada yaitu dengan pemutihan harta tidak jelas bagi pejabat tinggi. Mereka diberi pengampunan jika melapor dengan jujur harta kekayaannya. Bilamana yang melapor setelah diteliti kebenarannya, diwajibkan menyerahkan kepada pemerintah sebesar misalnya 70%, sisanya mereka bisa memperoleh kembali. Jika laporannya tidak benar, maka mereka akan diserahkan kepada hukum yang berjalan. Bagi yang tidak lapor mereka akan diusut sesuai peraturan berlaku. Cara ini sudah dilakukan oleh China, dimana pengampunan harta tidak jelas dberlakukan. Peraturan itu sudah menghasilkan kira-kira 800 orang yang melaporkan diri, diantaranya ada kira-kira 180 orang ditangkap karena tidak melapor. Mereka yang menyerahkan diri tersebar diseluruh dunia, kesempatan itu digunakan sebaiknya bagi mereka yang memilki harta tidak jelas.
Jika China sudah mencoba, kenapa kita tidak mencoba ? karena sekuat apapun KPK dan Polri, pemerintah akan terus tergoncang karena oknum dibelakang yang bermain terlalu amat kuat.
Mereka tidak semudah itu akan menyerah. Bagi mereka uang bisa menentukan segalanya. Rakyat kecil sering dijadikan tameng mereka untuk mencapai tujuan.
Mungkinkah Korupsi bisa diberantas ? Kadang perlu mundur selangkah untuk memperoleh kemenangan dikemudian hari. Keadilan melawan kekerasan yang terjadi saat ini, akan menghancurkan keduanya. Siapa dirugikan ? bukankah rakyat kecil juga !.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H