Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Pendukung Program Peningkatan Standar Hidup Mayarakat

Jember₋ Pengentasan masalah kemiskinan dan peningkatan standar hidup masyarakat menjadi salah satu tugas utama pemerintah pusat dan daerah. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dilakukan dengan menetapkan program-program yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga tujuan program dapat tercapai secara maksimal.  

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dapat digunakan dalam membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran serta sumber daya perlindungan sosial sehingga kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial dapat terjamin.

Mahasiswa KKN Kolaboratif Jember dengan program kerja validasi data masyarakat atas kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tercatat dalam data sebagai calon penerima bantuan sosial menjadi sang enumerator yang terjun langsung kepada masyarakat dan melaksanakan wawancara. 

Mahasiswa melaksanakan survey dengan bantuan aplikasi DTKS Jember yang memudahkan dalam pelaksanaan input data dan geolokasi.  Dengan memanfaatkan data DTKS, persentase atas kesalahan dalam penetapan jumlah dan sasaran yang menjadi penerima manfaat program menjadi lebih kecil.

Gambar 2: Mahasiswa KKN melakukan wawancara menggunakan aplikasi DTKS Jember . (Dokpri)

Kelompok mahasiswa KKN Kolaboratif Jember yang bertugas di Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Jember mendata sejumlah 1.053 kartu keluarga dengan hambatan pelaksanaan kerja yang paling sering dihadapi adalah responden tidak dapat ditemui karena satu dan lain hal. 

Permasalahan lain yang ditemukan mahasiswa dalam pelaksanaan survey adalah terdapat penduduk yang seharusnya berhak menerima bantuan namun data pribadinya tidak terdaftar dalam DTKS sebagai penerima bantuan dan sebaliknya, terdapat penduduk yang terdaftar sebagai penerima bantuan dalam data DTKS namun data survey menunjukkan bahwa penduduk tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.

Oleh karenanya mahasiswa akan mengajukan beberapa masyarakat yang dinilai layak namun tidak terdata dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial. 

Dalam melaksanakan kegiatan survey dan wawancara ke masyarakat, mahasiswa KKN Kolaboratif di Desa Bagorejo didukung secara penuh oleh perangkat desa dan ketua RT/RW setempat. Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antara mahasiswa dan perangkat desa, lebih dari setengah Kartu Keluarga yang terdata telah selesai di wawancara dalam waktu 11 hari.