Kembalikan Kedaulatan Itu Kepada Rakyat

UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara jelas mengamanatkan tentang kedaulatan tertinggi atas negara ini berada di tangan rakyat. Sebagai pemilik sah atas kedaulatan tersebut, maka tujuan dari kehidupan berbangsa haruslah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tapi sampai detik ini rakyat tidak dapat menikmatinya. Bahkan semakin hari kehidupan makin sulit, harga-harga terus melambung, dan angka miskin selalu bertambah dari waktu ke waktu. Tetapi disisi lain pemerintah terus berbangga diri dengan prestasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Tetapi sisuasi ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari bangsa ini. Atau dengan kata lain kue pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang punya modal dan dekat dengan pusat kekuasaan.

Anggaran Untuk Rakyat

Bila kita ibaratkan negara ini sebagai sebuah organisasi maka rakyat merupakan pemilik modal yang sah (principle) atas kekayaan negara ini. Rakyat merupakan pemilik saham mutlak negara ini dan pemilik kedaulatan terrtinggi. Keberadaan organisasi ini seharusnya memberikan keuntungan semaksimal mungkin untuk rakyat sebagai pemiliknya. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat harus menjadi misi terpenting.

Untuk menjalankan oraginisasi tersebut dipercayakanlah kepada lembaga eksekutif. Mereka bisa kita ibaratkan sebagai CEO atau dewan direksi yang menjalankan pemerintahan ini. Lembaga eksekutif tersebut dijalankan oleh Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Merekalah yang yang bertanggungjawab untuk menjalankan dan mengatur pemerintahan.

Untuk mengawasi pekerjaan pihak eksekutif maka dibentuklah lembaga legislatif (DPR/DPRD ) yang bertugas layaknya dewan komisaris. Dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan. Disamping itu mereka bersama eksekutif menyusun peraturan dan anggaran belanja.

Dalam penyusunan anggaran Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota bekerja sama dengan DPR/DPRD sebagai mana yang diamanatkan oleh UUD 1945 harusnya memperhatikan kepentingan rakyat dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat harus menjadi kepentingan utama dalam penyusunan anggaran. Kepentingan rakyat hendaknya menjadi tujuan utama dalam penyusunan anggaran negara.

Lembaga legislatif bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemilik modal. Rakyat seperti yang telah diatur oleh undang-undang telah memilih wakilnya untuk menjalan aspirasi dan kepentingan mereka pada lembaga DPR/DPRD. Sebagai dewan komisaris hendaknya wakil rakyat harus menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Jauh Panggang Dari Api

Pada tahun 2012 ini APBN kita berjumlah lebih dari 1400 triliun. Sebuah angka yang cukup besar. Setiap waktu kita kecewa dengan anggaran yang disusun oleh DPR/DPRD dan Pemerintah karena sebagian anggaran tersebut hanya digunakan untuk membiayai institusi negara atau pemerintah. Kalaupun ada proyek pembangunan nilai sangat sangat rendah dan penuh dengan mark dan rekayasa. Sehingga tidak mempunyai nilai guna

Sebagai rakyat kita sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh para elit-elit tersebut. Kita kecewa kepada DPR/DPRD. Sebagai lembaga perwakilan harusnya mereka mewakili kepentingan rakyat sebagai pemilik negara ini. Tetapi mereka malah sibuk dengan kepentingan pribadi/kelompok demi kelanggengan kekuasaan.

Mereka menyalahgunakan kekuasaan. Rakyat sebagai pemilik saham negara sepertinya terpinggirkan. Rakyat hanya dibutuhkan pada saat menjelang pemilihan yang dijejajali oleh janji-janji sorga oleh politisi busuk. Setelah mereka terpilih mereka melupan rakyat telah mengangkatnya. Apa yang ditampilkan oleh pimpinan negeri ini jauh panggang dari api.

Untuk itu kita harus mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan kemakmuran rakyat dalam proses penyusunan anggaran dan kebujakan yang berpihak pada rakyat.