Dalam situasi Perang Dingin yang telah dimulai sejak tahun 1947, konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (Rusia) terus diwarnai dengan persaingan dalam banyak aspek, mulai dari politik, militer, ekonomi, ideologi, hingga propaganda.
Rivalitas negara adidaya itu membelah peta dunia menjadi Blok Barat dan Blok Timur, yang mana akhirnya memaksa negara-negara lain untuk menentukan pilihan. Kubu Barat dipimpin AS, yang menganut liberal-kapitalis. Sementara kubu Timur dipimpin Uni Soviet, yang menganut paham komunis-sosialis.
Menyikapi atmosfer politik global waktu itu, Indonesia berupaya keras agar tidak terhanyut arus keberpihakan. Sehingga, pada 2 September 1948, Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta, dalam pidatonya, Mendayung di antara Dua Karang, lantas mengusulkan konsep politik luar negeri bebas aktif sebagai sebuah jalan tengah.
Gagasan dari Bung Hatta juga didasarkan pada amanat konstitusi. Dalam UUD 1945 disebutkan, Indonesia akan berkomitmen untuk ikut menjalankan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Prinsip politik itu membuat Indonesia leluasa dalam menentukan sikap ketika menghadapi konflik global karena tidak terikat dengan salah satu blok. Dengan demikian, Indonesia dapat memetakan kebijakannya sendiri terkait hubungan luar negeri tanpa adanya intervensi dari negara lain atau blok mana pun.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Joko Widodo berjabat tangan dalam pertemuan di Kyiv, 29 Juni 2022. | AFP via Kompas
Pandangan politik luar negeri bebas aktif menjadi manifestasi dan usaha Republik Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia sering kali menjadi penengah dalam berbagai konflik dan peperangan di seluruh penjuru dunia.
Baru-baru ini, prinsip yang sama juga ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengemban agenda mulia tatkala menemui Volodymyr Zelenskyy serta Vladimir Putin dalam kunjungan resminya di tengah medan perang.
Presiden Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia dengan misi perdamaian usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Jerman, Senin (27/6/2022) waktu setempat. Presiden RI berusia 61 tahun itu mengaku siap menjembatani komunikasi antara kedua belah pihak.
Dalam situasi konflik yang masih terus berkecamuk, kunjungan Jokowi makin menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi perdamaian dunia.