Jika nanti terjadi formasi Pilpres 2019 hanya dua pasangan Capres dan Cawapres, maka akan terulang kembali peristiwa seperti Pilkada DKI Jakarta antara pasangan Pilgub Cagub dan Cawagub dimana pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang memenangkan telak terhadap pasangan lainnya.
Kini Gubernur DKI Jakarta dikomandoi oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, ternyata mayoritas masyarakat Jakarta banyak menyatakan sudah merasakan berbagai prestasi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta yang sekarang ini.
Kalau dahulu sebelum Gubernur Anies Baswedan, sering dilihat dan disaksikan oleh masyarakat sosok Gubernur yang bergaya marah... marah... dan sok pintar dan benar sendiri, tapi sekarang masyarakat merasakan keademan gaya kepemimpinan Anies Baeswedan dan Sandiaga Uno.
Dalam percaturan perpolitikan di Indonesia ini, Partai Demokrat yang selama ini seolah berada diposisi netral, menjelang dekat dengan Pilpres 2019, mulai melakukan upaya pendekatan dengan beberapa pihak dan terlihat disaat pendekatan dengan Joko Widodo, terlihat kedinginan pihak PDIP terutama Megawati SP, yang masih saja bertahan dalam emosinya terhadap SBY dan terlihat bahasa kalbu aura Megawati yaitu "Tiada maaf bagimu". Gaya kepemimpinan seperti Megawati, sudah ditinggalkan oleh banyak para tokoh pemimpin kelas dunia.
Pada berbagai polling dan survey lembaga yang netral, sangat nyata masyarakat kebanyakan dari rakyat Indonesia menginginkan adanya penggantian presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Kondisi sekarang beban rakyat yang serba mahal, adalah salah satu penyebab dari mayoritas rakyat menginginkan adanya perubahan ganti presiden. Semua masyarakat menyatakan, Joko Widodo dalam satu periode saja kehidupan kita sudah sangat sulit, apalagi diberi kesempatan untuk yang kedua kalinya.
Posisi hutang Nasional yang sangat besar sudah berada dalam jumlah kurang lebih Rp. 7.000 T (membayar bunganya sudah cukup berat dalam kondisi cadangan devisa negara yang minim), serta akhirnya pengakuan Presiden Joko Widodo sendiri tentang terjadinya PERLEMAHAN EKONOMI INDONESIA DIBAWAH KEPEMIMPINANNYA.
Kemudian Joko Widodo juga akhirnya telah mengakui lemahnya kemampuan ekspor Nasional selama kepemimpinannya. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dollar US telah berada Rp.14.700,-/1 US $. Data semua ini menunjukkan sebuah kegagalan memanajemeni sebuah Negara yaitu Indonesia. Memang kita melihat ada gebyar pembangunan infrastruktur, akan tetapi manajerial kenegaraan yang dilakukan Joko Widodo hanya seperti politik pembangunan yang dilakukan di era Soekarno yaitu politik "Mercu Suar" yang sangat banyak ditentang rakyat ketika itu.
Pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, cenderung bernuansa pencitraan dan terlalu fokus hanya kepada infrastruktur. Seharusnya Presiden Joko Widodo bisa berimbang sikap menejerial kenegaraannya yaitu bidang pembangunan ekonomi kerakyatan juga digarap baik disamping pembangunan infrastruktur. Ini namanya strategi pembangunan Nasional berimbang yang tidak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo secara cerdas dan cermat.
Selanjutnya dengan menaikkan harga BBM dan menghapus subsidi diawal kepemimpinan Joko Widodo adalah fatalis dan dampaknya terasa sekarang ini kulminasi keparahannya menjelang 2019.
Nasi sudah terlanjur parah menjadi bubur setengah angus dan semua rakyat menyaksikannya dengan berbagai penderitaan hidup yang ditahankan untuk rakyat tetap bisa tetap eksis. Seterusnya rakyat sudah mengalami tekanan penderitaan beban hidup yang semakin mencekik. Dampaknya adalah mau tidak mau pada Pilpres 2019, mayoritas rakyat sangat berharap adanya penggantian presiden yang lebih baik dari Presiden Joko Widodo, dia adalah yang terbaik selain Joko Widodo. (Kinan Lambong)