Mengapa Politik?

Sebelum memasuki topik pembahasan mungkin saya ingin bertanya kepada pembaca, apakah sudah mengikuti berita-berita di media hari ini? Ya sebagian portal berita di Indonesia dipenuhi dengan pemberitaan politik dan ekses-eksesnya (penyimpangan) seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, sampai kepada berbuat penyelewengan. Sebut saja yang baru-baru ini terjadi, yaitu dugaan adanya tindak pidana kasus korupsi pada perusahaan eks-Jamsostek yaitu BPJS yang dalam perkembangannya masih dalam penyeledikan.

Mengapa saya menanyakan hal tersebut? Karena kehidupan kita akan selalu dikelilingi oleh berbagai kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa yang berwenang dan ini menjadi alasan saya menulis, 'Mengapa Politik?'.

Politik merupakan hal yang sering kali ketika dibahas akan memantik berbagai macam pandangan, mulai dari korupsi yang lekat dengan dunia politik, sentimen, atau bahkan tidak peduli sama sekali. Perlu di ketahui bersama mengapa politik? Karena setiap keputusan politik akan di rumuskan kedalam suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi atau kabupaten yang secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kenaikan harga sembako, harga bahan bakar, pakaian yang saat ini sedang dipakai, sampai barang-barang impor yang sedang kita nikmati perlu adanya sebuah aturan atau regulasi agar semua hal yang ada dapat sesuai dengan kebijakan atau kebutuhan yang disepakati bersama tanpa merugikan siapapun dan itulah politik (kebijakan publik).

Yang menjadi pertanyaan kembali adalah apakah kita masih acuh terhadap politik yang sebagian urusan kehidupan masyarakat diserahkan kepada negara karena kita hidup didalam negara yang berkedaulatan hukum yang mana hukum (peraturan perundang-undangan) merupakan produk politik.

Kita lanjut kepada berita-berita media yang ada saat ini, mengapa politik “yang” memiliki tujuan  baik agar mencapai suatu kesepakatan bersama atau kebaikan bersama justru berbanding terbalik dengan yang kita lihat hari ini, bisa di lihat betapa kejinya pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial pandemi covid-19 (yang mana merupakan bencana besar non alam) diambil begitu saja hak-hak penerima oleh badan yang mengelola hal itu sendiri, eks-menteri sosial, Juliari Batubara.

Sikap acuh, ketidakingintahuan, atau kurangnya edukasi mengenai politik membuat kasus-kasus yang semacam ini terus terjadi begitu saja mengelilingi kehidupan kita dan akan disiarkan setidaknya 2-3 bulan di tv-tv nasional maupun swasta mengenai buruknya politik. Mengapa? Karena fungsi Checks and Balances atau fungsi pengawasan dan perimbangan kurang dapat dilakukan dan dirasakan di setiap badan kekuasaan negara yang mana Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan atau Distribution of Power (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif). 

Peranan masyarakat menjadi amat penting didalam negara yang menganut paham demokrasi dimana setiap kebijakan (keputusan politik) dapat dikawal dan dilakukan evaluasi ketika suatu kebijakan dibuat. Inilah point penting, Mengapa Politik? Yang sebenarnya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Politik tidak lepas dari kota yunani kuno pada masa itu masyarakat yang masih dalam bentuk state atau kota membicarakan secara bersama-sama hal ihwal yang menyangkut kehidupan bersama. Kemudian demokrasi diangkat dan diterapkan di berbagai negara yang menjadikan demokrasi yaitu kekuasaan atau pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abraham Lincoln).

Edukasi politik perlu dilakukan dan diterapkan sedini mungkin sama pentingnya dengan edukasi seks, agar nanti setiap penduduk atau masyarakat bisa mengetahui setiap kebijakan yang dibuat, penyelenggaraan dan pelaksanaannya, fungsi Checks and Balances, etika politik, transparansi, dan akuntabilitas.

Kepekaan atau awareness masyarakat mengenai politik perlu dibangun dan diajarkan kepada generasi penerus, karena berbagai kebijakan yang menyangkut baik kehidupan kolektif atau bersama maupun individu akan dibuat dan diatur oleh pihak yang memiliki kewenangan atau perwakilan di dalam negara demokrasi. Juga tidak hanya keterlibatan mahasiswa didalam mengiringi setiap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, keikutsertaan masyarakat awam didalam pengawasan pemerintahan ditingkat desa juga sama pentingnya dalam menegakkan fungsi pengawasan yang dilakukan.