Terakhir kali saya ingin membuat KTP dengan menggunakan metode E-KTP, tidak berhasil. Di kelurahan waktu itu, dua kali saya datang untuk melakukan foto bahkan KTP saya sampai hilang setelah proses E-KTP tersebut. Sampai akhirnya malas berujung untuk datang lagi ke kelurahan.
Waktu itu, saya berhenti mengurus lagi karena sedang gencar penanganan kasus Korupsi E-KTP yang disinyalir melibatkan banyak institusi maupun lembaga. Dan dengan Indonesia yang sangat majemuk ini, dan keterlanjuran data yang tidak terintegrasi dengan baik maka sangat wajar bila muncul kesulitan dalam implementasinya. Juga belum terbiasanya para petugas dengan teknologi baru yang tentu saja menuntut SOP baru.
Namun yang lebih ingin saya soroti adalah perkembangan Korupsi E-KTP. Semenjak pergantian presiden, tidak lagi terdengar berita tentang kasus E-KTP atau kalau boleh saya bilang tidak lagi ada pemberitaan yang bombastis terkait ini.
Secara pribadi saya mendukung E-KTP, terlepas ada korupsi yang terjadi dari mulai Pembuat sampai Pemberi pekerjaan ini. Sedikit melupakan korupsi yang ada, program E-KTP ini bisa menjadi jembatan Single ID (satu identitas) dan pengelolaan data yang lebih bagus untuk pemerintah Indonesia. Mengurusi banyak hal tentu akan lebih mudah bila semua orang memiliki data pribadi yang terintegrasi dengan banyak sistem lainnya. Juga meminimalisir tindak kejahatan seperti pembuatan KTP Palsu sehingga memunculkan banyak nama dan data. Teknologi E-KTP memang membutuhkan teknologi yang bagus sehingga memberikan pelayanan yang mudah bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Sayangnya, semenjak gencarnya pemberitaan kasus korupsi E-KTP tahun lalu, proses dan seperti apa kelanjutan dari penggunaan E-KTP ini menjadi minim sekali. Sampai sekarang saya belum mendapatkan panggilan lagi untuk membuat E-KTP seperti yang sudah dua kali saya lakukan namun gagal. Dan sepengetahuan saya, banyak orang dilingkungan RT saya masih belum berE-KTP juga.
Dan dengar-dengar, Direksi PT LEN Abraham Mose (baca tulisan saya tentang PT LEN disini) sempat dipanggil karena kasus E-KTP ini. Namun sudah dinyatakan tidak terlibat. Apapun itu semoga tidak ada lagi korupsi dalam pengerjaan proyek pemerintahan, agar lebih bermanfaat.
