Mayoritas fraksi dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) setuju menjadikan Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Fraksi setuju ialah PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, NasDem, dan PKB.
Sementara yang meminta penundaan ialah PKS dan DPD. Hal tersebut tercetus dalam rapat kerja pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU IKN antara DPR, DPD, dan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 17 Januari 2022.
Baca: Membayangkan Nusantara di Luar Jawa?
"Pemberian nama Nusantara adalah penghargaan yang diberikan Presiden Jokowi, karena beliau presiden yang mampu dan berani wujudkan terobosan ini. Setelah diwacanakan sejak era Presiden Soekarno," ujar Anggota Pansus Fraksi Gerindra, Kamrussamad dalam Raker tersebut.
Pesan ini menegaskan bahwa dalam waktu satu dekade atau lebih Jakarta tidak akan lagi menjadi pusat pemerintahan nasional. Sementara semua mata tertuju pada bagaimana ibu kota baru akan dibangun, artikel ini berusaha untuk membahas masa depan ibu kota lama dan melukiskan gambaran idealis untuk pengembangan lebih lanjut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyambut baik Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang baru disahkan oleh DPR RI, Selasa (18/1/2022).
Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia akan segera direvisi. Meski tidak lagi menjadi ibu kota, Riza berharap Jakarta bisa menjadi daerah khusus seperti Aceh dan Yogyakarta.
Satu hal yang pasti adalah kegiatan ekonomi dan keuangan tetap fokus di Jakarta. Bagaimana nasib Sekretariat ASEAN adalah pertanyaan yang aneh. Sebagian pihak mungkin berspekulasi bahwa itu akan bergerak dengan pemerintah nasional, tetapi sekarang dapat dipastikan bahwa ini tidak akan pernah terjadi.
Berbeda dengan kedutaan, Sekretariat ASEAN tidak hanya berfungsi sebagai penghubung dengan pemerintah Indonesia. Pemindahan gedung Sekretariat ASEAN juga berarti pemindahan misi permanen sesama negara anggota ASEAN dan mitra dialog ASEAN. Tidak ada alasan kuat bagi ASEAN untuk pindah hanya karena lokasinya saat ini tidak lagi menjadi ibu kota.
Presiden Joko Widodo pada Kamis pagi, 8 Agustus 2019, meresmikan gedung baru Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain alasan di atas, tidak masuk akal bagi ASEAN untuk begitu saja meninggalkan markas besarnya yang baru saja berumur satu dekade.
Pemindahan ibu kota tidak berarti meninggalkan Jakarta. Sementara pusat politik republik akan dipindahkan ke Kalimantan. Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pusat organisasi regional Asia Tenggara.