Nama : Khusnul Khotimah
Nim : 06151282227018
Kelas : B
UTS MK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
"Memberdayakan perempuan melalui program keluarga berencana (KB) sebagai upaya meminimalisir budaya patriarki"
Perempuan dalam masyarakat yang patriarki berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung berada dalam posisi tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini dapat dilihat dari tidak adanya kesempatan dalam mengambil keputusan dalam hidupnya termasuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Ketidakberdayaan ini menjadikan perempuan dalam kondisi yang marginal dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakberdayaan perempuan ini juga dapat dilihat dalam program KB. Seperti keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi lebih banyak ditentukan oleh pihak laki-laki. Bahkan untuk menjadi akseptor KB juga ditentukan oleh pihak lain khususnya laki-laki. Sementara itu pihak laki-laki sangat sedikit yang menjadi akseptor KB. Hal ini disebabkan oleh keputusan untuk menjadi akseptor KB berada ditangan laki-laki, sehingga pihak laki-laki merasa enggan menjadi akseptor KB.
Perbedaan antara perempuan dan laki-laki ini sangat nyata terlihat pada masyarakat yang menganut budaya patriarki, terlebih pada negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan demikian menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan menjadi suborddinat yang mendorong terjadinya proses marjinalisasi yang menyebabkan perempuan kehilangan otonomi secara ekonomi baik dalam keluarga maupun masyarakat.
Dengan banyaknya anak yang terlahir dalam suatu keluarga, perempuan akan lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam keluarga dengan merawat dan mengasih anak-anaknya. Sementara itu laki-laki lebih banyak menghabiskan waktunya di luar keluarga.
Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya kegiatan yang dapat menekan ketimpangan, asimetris, dan subordinatnya perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat.
Budaya patriarki masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas keluarga, karena sebagian besar masyarakat masih melupakan potensi para perempuan. Namun, dengan program KB ini, perempuan dapat memiliki lebih banyak kemampuan dan akses terhadap sumber daya, seperti kepemilikan tanah, akses finansial, dan akses terhadap lembaga layanan kesehatan. Hal ini akan membantu perempuan lebih bebas dalam memilih keputusan yang berhubungan dengan dirinya maupun keluarganya.
Opini saya mengenai kasus pemberdayaan perempuan yang telah dijelaskan diatas, yaitu memberdayakan perempuan melalui program keluarga berencana (kb) merupakan salah satu program yang tepat dalam upaya meminimalisir budaya patriarki. Program keluarga berencana merupakan salah satu program yang diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan perempuan. Pembatasan kelahiran anak dalam keluarga diharapkan perempuan dapat berkiprah baik dalam keluarga maupun masyarakat.
Selain itu pembatasan kelahiran anak dalam keluarga juga akan lebih menjamin masa depan anak itu sendiri. Dengan kondisi ini menyebabkan perempuan tidak mendapatkan penghargaan anak dalam keluarga juga akan lebih menjamin masa depan anak itu sendiri. Diskriminasi perempuan dalam keluarga akan terkikis jika jumlah anak dalam keluarga terbatas. Maka dengan begitu anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan anak perempuan.
Dengan program KB, perempuan dapat lebih bebas dalam memilih keputusan yang berhubungan dengan dirinya maupun keluarganya, sehingga akan lebih mengurangi budaya patriarki.
Dengan demikian, masih perlunya sosialisasi dan peningkatan pengetahuan baik itu untuk laki-laki maupun perempuan mengenai Keluarga Berencana (KB). Sosialisasi ini perlu dilakukan karena masih banyaknya masyarakat baik laki-laki maupun pengetahuan yang perlu ditingkatkan pengetahuan mengenai Keluarga Berencana (KB) sehingga pada akhirnya peserta Keluarga berencana (KB) bukan sebagai suatu keterpaksaan tetapi merupakan suatu kebutuhan. Serta Mendorong lebih banyak lagi perempuan untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan khususnya untuk akseptor dan PUS. Hal ini dapat dilakukan dengan mempermudah persyaratan untuk terlibat dalam program pemebrdayaan perempuan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.