Genderang politik menuju kontestasi Pilpres 2024 sudah ditabuh. Apakah kehadiran KAMI bisa ditafsirkan sedang mengusung wacana calon presiden lewat jalur independen? Benarkah rakyat sudah jenuh dengan partai politik? Benarkah para deklarator KAMI akan serius melawan scenario dinasti kekuasaan dan praktik Oligarki?
Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 tahun 2020, relative sepi kegiatan lomba tujuhbelasan. Kecerian massal warga bangsa ini, justru mendapat suguhan aksi panggung politis “Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)” di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta.
Relatif kondang para deklarator yang hadir, diantaranya Achmad Yani, Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban. Hadir pula, Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, dan Jumhur Hidayat, Abdullah Hehamahua, hingga Amien Rais.
Secara politik, kehadiran KAMI ini, diduga karena marak dan menguatnya scenario politik dinasti kekuasaan dan praktik feodal para pimpinan partai. Menjadi tidak mudah bagi "politisi dengan stigma kutu loncat atau anak kost" mendapat garansi partai sebagai calon legislative jadi.
Atau mendapat tempat jika partainya memenangkan pemilu legislative dan Presiden. Ada banyak antrian kader partai structural dan fungsional-konservatif yang harus diselamatkan lebih dulu.
Meskipun klaim politisnya KAMI hanya sebatas deklarasi dan mengeluarkan maklumat untuk menyelamatkan Indonesia, tetapi aura dan target politiknya menuju kuasa dan kekuasaan tersirat dengan jelas dalam material maklumat KAMI yang ditujukan kepada pemerintah penguasa.
Jika niatannya sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap bangsa, idealnya tanpa ada narasi yang membuka ruang tafsir politik bagi publik, dalam bentuk tekanan dan atau ancamam yang bersifat politis kepada pemerintah penguasa.
Narasi yang tertulis dalam maklumat KAMI yang kedelapan, public bisa memaknainya sebagai bentuk tekanan politik, karena para deklarator KAMI menuntut Presiden bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga- lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya.
Jika mengkritisi soal tuntutan maklumat KAMI yang kelima, idealnya harus bisa membuktikan, apakah para deklarator secara politik (bukan secara hukum) benar-benar bersih dan tidak pernah terlibat, menikmati, bersinggungan, atau paling tidak sebagai kepanjangan tangan para pelaku praktek Oligarki?
Mengapa perlu instropeksi diri lebih dulu, karena maklumat kelima KAMI menyatakan “Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktek oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan”.
Sebagai sebuah gerakan, apapun penjelasan yang disampaikan, moral atau politik, masyarakat sudah relative paham. Bukankah selama ini para deklarator KAMI sudah biasa dan fasih menyuarakan masyarakat sudah cerdas dan tidak bisa dibohongi?