Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memperteguh pola kolaborasi dan komitmen sebagai upaya untuk mempercepat proses penanggulangan stunting dengan pelibatan lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
PERMASALAHAN stunting negara kita adalah pekerjaan rumah sangat besar yang harus segera diselesaikan. Demikian ungkap Presiden Joko Widodo pada kesempatan menyampaikan sambutan.
Kala itu (25/1/2023) presiden menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting di Auditorium BKKBN Halim Perdanakusuma Jakarta.
Presiden berucap lebih jauh, "Saya masuk di 2014, itu angkanya di angka 37 persen. Sebagaimana disampaikan oleh Menkes, di 2022 angkanya sudah turun menjadi 21,6 persen."
Perwujudan dampak dari stunting bukan hanya soal tinggi badan. Namun, yang paling riskan adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar. Selain itu, munculnya penyakit-penyakit kronis yang mudah menyerang tubuh anak.
Itu sebabnya penetapan target angka stunting sebesar 14 persen pada 2024 harus bisa capai. "Saya yakin dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama," ungkap Presiden.
Kolaborasi dan komitmen lintas sektor Pemkot Yogyakarta Menanggulangi Stunting (Foto: jogjakota.go.id)
Kolaborasi dan komitmen lintas sektor
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerjemahkan upaya penurunan angka stunting dengan cara memperkuat kolaborasi dan komitmen yang melibatkan pihak-pihak secara lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan demikian diharapkan dapat dicapai percepatan penanggulangan stunting. Siapa saja pihak yang diminta terlibat oleh Pemkot Yogyakarta untuk berkomitmen melaksanakan percepatan penanggulangan stunting tersebut?
Pihak-pihak tersebut meliputi penjabat Walikota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Tata Pemerintahan.