Menjelang Pilpres RI 2019, akhirnya kita mempunyai dua calon pasangan yang akan bertarung di Pilpres RI 2019. Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi (penyebutan urutan bukan bentuk dari preferensi saya) adalah dua pasang anak bangsa yang sekarang ini menjadi tumpuan masa depan Indonesia untuk mencoba meraih harapan yang lebih baik.
Dan bersamaan dengan itu, terdapat dinamika yang patut dicermati dalam diri kaum Nahdliyin (NU). Hal ini dipicu oleh terlibatnya para tokoh NU dalam tim pemenangan kedua calon.
Keterlibatan para tokoh NU dalam Pilpres 2019 turut membuktikan bahwa peran politik kaum Nahdliyin dinegeri ini masih aktual dan berada pada posisi sentral. Namun persoalan yang perlu menjadi bahan pembuktian adalah tentang paradigma primordialisme-aliran.
Sebab melejitnya posisi Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dalam pemilu presiden langsung 2004 jelas meninggalkan pembelajaran politik tersendiri bagi NU.
Saat itu pasangan SBY-JK menduduki posisi teratas dengan suara sementara 33 persen, disusul pasangan Mega-Hasyim, 26 persen, Wiranto-Gus Solah 24 persen, Hamzah-Agum 3 persen (Kompas, 9/7).
Pemilu langsung waktu itu benar-benar membuat kalkulasi politik tentang paradigma primordialisme-aliran, tidak terbukti.
Mega dan Wiranto yang waktu itu ingin memanfaatkan fanatisme kiai dari warga NU harus kecewa seiring 32 persen suara nahdliyin " ternyata lebih memilih" figur SBY-JK. Namun, apakah politik NU juga akan berlaku terhadap pasangan Jokowi-JK, hal ini sungguh menjadi pertanyaan menarik.
Sebab politik adalah seni tentang kemungkinan (politic is the art of possibility) dan NU merupakan ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang telah terbukti mempunyai potensi politis besar.
Fanatisme warga, yang terbentuk oleh apa yang disebut Donald E Smith (1970) sebagai sistem politik tradisional berdasarkan keagamaan, telah membuat NU bergelimang sejarah politik praktis.
Belajar Dari Sejarah
Hal yang tidak boleh dilupakan adalah cerita politik NU yang sering tidak berakhir bahagia (happy ending) dan cenderung "dilukai".