Dinamika Sosial dalam Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah merencanakan dan sebagian prosesnya telah dijalankan dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur. Rencana mengenai pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan yang telah terjadi di DKI Jakarta. Pemindahan ibu kota ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan pusat pemerintahan yang baik dan visioner untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pemindahan ibukota ini juga diharapkan dapat memeratakan pembangunan dan menghindari masalah sentralisasi yang selama ini terjadi. Dalam proses mewujudkan pusat pemerintahan yang baik tentu diperlukan perencanaan yang matang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi.

Masalah yang berpotensi muncul dan sangat berdampak adalah mengenai dinamika sosial dan kebudayaan sebagai akibat dari adanya migrasi penduduk menuju ibu kota baru. Dalam kaidah sosiologi, pengertian dinamika sosial yaitu sebagai perubahan seluruh warga masyarakat dalam segala aspek yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Hamidah (2015: 11) mengatakan bahwa dinamika sosial berarti bahwa setiap masyarakat terus mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan tersebut dalam hal ini terjadi karena adanya migrasi penduduk secara spontan. Masyarakat yang berpotensi untuk melakukan migrasi umumnya berasal dari masyarakat dengan kelas sosial menengah keatas. Masyarakat menengah keatas yang bertemu dengan masyarakat lokal yang umumnya masih dalam lingkup  pedesaan dikhawatirkan akan memunculkan masalah baru.

Pertemuan antara dua kebudayaan yang berbeda dapat menyebabkan munculnya culture shock, yaitu seseorang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan nilai budaya baru. Seperti yang kita ketahui, budaya yang terjadi di kota dan budaya yang ada di pedesaan umumnya memiliki nilai-nilai dan karakteristik yang berbeda, nilai-nilai yang ada di kota belum tentu dapat diterima di pedesaan. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi.

Dalam masalah pembebasan tanah untuk ibu kota negara baru juga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan tanah yang akan digunakan umumnya berasal dari tanah negara dan tanah penduduk atau yang biasa disebut tanah adat. Upaya pembebasan lahan dari tanah penduduk atau tanah adat ini jika tidak dilakukan secara serius dan melibatkan warga lokal tentu dapat menimbulkan masalah. Masalah bisa terjadi karena sumber penghasilan masyarakat lokal bergantung pada hutan dan lahan-lahan tersebut. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai kesenjangan yang akan terjadi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal yang mata pencahariannya semakin menipis sebagai akibat dari pembangunan yang akan dilakukan pemerintah.

Permasalahan yang muncul dapat mendorong adanya perpecahan atau disintegrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disintegrasi dapat diartikan sebagai keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; dan perpecahan. Konflik sosial dan kebudayaan yang muncul antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang, serta konflik mengenai hak milik tanah merupakan hal pokok yang harus dibahas. Maka, diperlukan strategi dan perhatian khusus dari berbagai pihak untuk bisa meminimalisir munculnya konflik  

Menghadapi masalah tersebut diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, baik dari sektor pendatang maupun masyarakat lokal. Sinergi antara dua sektor tersebut diharapkan dapat memunculkan kebijakan yang adil dan sesuai dengan situasi, kondisi, serta kebijakan yang berdasar pada aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat serta peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan merupakan kunci dari terwujudnya ibukota negara yang adil, aman, dan sejahtera.

Kesadaran dari masyarakat pendatang dan masyarakat lokal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir konflik, salah satunya adalah dengan melakukan adaptasi. Menurut Liliweri (2005:140) adaptasi adalah proses penyesuaian nilai, norma dan pola-pola perilaku antara dua budaya atau lebih. Proses adaptasi budaya yang berlangsung diharapkan dapat meminimalisir adanya masalah yang muncul dari proses pemindahan ibu kota negara (IKN) menuju Kalimantan Timur. Sikap toleransi yang tinggi antar perbedaan juga harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya ibu kota negara (IKN) yang aman dan kondusif.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam menghadapi masalah sosial yang mungkin terjadi. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain yaitu dengan membangun masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan dan pelatihan sebagai persiapan dalam menghadapi kehidupan baru sebagai akibat dari pemindahan ibu kota negara (IKN). Hal tersebut penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat lokal dalam menghadapi dunia kerja baru. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lokal akan meminimalisir adanya kesenjangan sosial antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Selain itu, segala kebijakan yang muncul harus melalui banyak pertimbangan dari segi baik dan buruk serta melibatkan masyarakat dalam proses perumusannya. Hal tersebut penting untuk diperhatikan agar tercipta kebijakan yang tidak merugikan masyarakat dan memunculkan konflik baru.

Pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan ibu kota negara (IKN) sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan bersatunya masyarakat dengan pemerintah segala kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat. Ancaman seperti disintegrasi pun juga dapat dihindarkan. Masalah-masalah yang ada mengenai dinamika sosial juga akan terselesaikan dan tercipta lingkungan hidup yang aman, tentram, dan sejahtera.