KH Hasyim Muzadi: Kembali ke Khittah NU bukan Berarti Larangan Berpolitik
“Khittah NU itu bukan berarti orang NU tidak boleh berpolitik. Makanya dibuatkan jalan lewat PKB”
Magelang, www.laskarjagad.blogspot.com,-- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, menyatakan, gagasan tentang ‘Kembali ke Khittah NU’ bukan berarti warga nahdliyin dilarang berpolitik. Sebab eksistensi NU untuk menopang kedaulatan bangsa sangat dibutuhkan kekuatan politiknya.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzadi dalam tausiyah politik Silahturrahim Keluarga Besar Nahdlatul Ulama se-Eks Karesidenan Kedu di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam, (API), Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, tadi malam (10/04/2013).
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPW PKB Jawa Tengah KH M Yusuf Chudlori, Ketua DPC Muhamad Achadi, dan ratusan kiai alumni berbagai alumni pondok pesantren di wilayah Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen. Ikut hadir calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung PKB, Hadi Prabowo.
“Khittah NU itu bukan berarti orang NU tidak boleh berpolitik. Makanya dibuatkan jalan lewat PKB,” katanya disambut tepuk tangan para hadirin.
Dikatakan, jalan politik warga NU yang ada saat ini adalah melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab PKB merupakan satu-satunya partai yang mewadahi aspirasi warga nahdliyin.
“Partai produknya NU ya PKB. Yang lain sudah pada ‘khusnul khotimah’”, katanya disambut tawa geerrrr pada hadirin. Khusnul khotimah maksudnya, beberapa parpol mengaku NU tidak lolos verifikasi jadi peserta pemilu.
Saat bertausiyah (berpidato) Muzadi juga bercerita tentang sejarah berdirinya PKB bersama Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) saat reformasi. PBNU menfasilitasi berdirinya PKB karena aspirasi warga NU tak terbendung ingin mempunyai parpol sendiri.
Muzadi menyatakan, sehingga tidak mungkin anak kandung akan didiamkan begitu saja jika sudah berbuat banyak untuk NU.
“Dadine PKB ki wis cetho anak kandung NU. Rasah digembar-gemborke. Yang penting apa yang bisa dilakukan PKB untuk NU,” tegas Ketua Umum PBNU dua periode ini.