Kecurangan dalam pemilu telah menjadi ancaman serius bagi proses demokratis di banyak negara. Termasuk di negeri kita tercinta. Berbagai taktik curang, mulai dari pengarahan aparat hingga praktik politik uang, telah menggerogoti integritas pemilu. Modus-modus perilaku tidak jujur dan tidak adil ini banyak macamnya.
Dari mulai kecurangan dalam bentuk surat suara yang telah tercoblos untuk paslon tertentu, pengerahan aparat melalui kepala desa, pengarahan lansia oleh KPPS, jumlah surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap (DPT), penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), manipulasi data DPT, upaya menghalangi saksi di TPS. Serta praktik politik uang.
Para pelaku kecurangan dalam Pemilu sudah barang tentu bukanlah manusia amatiran, melainkan para professional namun bermentalitas kuli yang bekerja di bawah kendali politisi korup dan atau para pengusaha serakah. Mereka menggunakan berbagai teknik, termasuk intimidasi dan sensor media, serta memanipulasi proses pemungutan suara untuk menguntungkan pihak tertentu.
Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memerangi kecurangan oleh para penghianat negara ini demi mempertahankan integritas demokrasi dan maruah bangsa.
Integritas pemilu sejatinya merupakan fondasi dari proses demokratis yang sehat dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Oleh karenanya, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan politisi sebagai peserta memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah konkret harus diambil.
Pertama, transparansi dalam semua tahapan pemilu sangat penting. Masyarakat harus diberi akses yang lengkap terhadap informasi terkait pemilu, termasuk proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil. Selain itu, pengawasan independen oleh lembaga yang netral juga diperlukan untuk memastikan integritas proses pemilu.
Kedua, partisipasi inklusif adalah kunci untuk mewujudkan pemilu yang adil. Semua warga harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa diskriminasi. Ini termasuk memastikan akses yang memadai bagi pemilih dengan kebutuhan khusus dan memfasilitasi partisipasi semua partai politik dalam proses pemilu.
Ketiga, pendidikan pemilih sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilihan dan cara-cara untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, masyarakat akan lebih mampu membuat keputusan yang cerdas di tempat pemungutan suara.
Keempat, penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran pemilu harus ditegakkan dengan tegas. Tidak boleh ada toleransi terhadap kecurangan atau tindakan yang melanggar aturan pemilu. Hal ini akan mengirimkan sinyal yang jelas bahwa kecurangan tidak akan ditoleransi dan pelakunya akan bertanggung jawab atas tindakannya.
Terakhir, politisi yang menegakkan nilai-nilai demokrasi harus memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Mereka harus bertanggung jawab kepada pemilih dan bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan pribadi atau partai. Kolaborasi dan keterbukaan terhadap kritik juga penting untuk membangun demokrasi yang sehat.
Dengan mengambil langkah-langkah tersebut dan mengadopsi pendekatan yang menghormati nilai-nilai demokrasi, penyelenggara pemilu dan politisi dapat membantu memastikan pemilu yang adil, bermartabat, dan mewakili kehendak rakyat.