OLEH: Khoeri Abdul Muid
Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera berakhir pada 20 Oktober 2024, meninggalkan warisan yang kompleks bagi politik dan masyarakat Indonesia. Sebagai seorang pemimpin yang mengusung visi pembangunan dan reformasi, Jokowi telah mengambil sejumlah keputusan yang berpengaruh, baik positif maupun negatif. Namun, warisan kepemimpinannya tidak bisa dilepaskan dari tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini.
Salah satu aspek positif dari kepemimpinan Jokowi adalah komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur. Program pembangunan jalan, jembatan, dan proyek transportasi lainnya telah membantu meningkatkan konektivitas antar daerah, membuka akses bagi masyarakat terpencil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga merupakan langkah berani untuk mendistribusikan pusat kekuasaan dan aktivitas ekonomi secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Namun, keputusan ini juga menuai kritik, terutama terkait dampak lingkungan dan biaya yang sangat besar. Pembangunan IKN memicu perdebatan tentang prioritas anggaran negara dan apakah investasi besar tersebut sebanding dengan manfaat jangka panjangnya.
Di sisi lain, Jokowi menghadapi kritik tajam terkait kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak konsisten dengan prinsip demokrasi. Misalnya, penanganan isu kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap aktivis menjadi sorotan utama. Banyak pihak yang merasa bahwa selama kepemimpinannya, ruang bagi kritik dan perbedaan pendapat semakin menyempit.
Hal ini dapat berimplikasi serius terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Ketika masyarakat merasa suaranya tidak didengar, kepercayaan terhadap pemerintah dapat tergerus, menciptakan ketidakpuasan yang dapat memicu ketidakstabilan politik di masa mendatang.
Keputusan Jokowi untuk mendorong investasi asing juga patut dicatat. Di satu sisi, hal ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran tentang eksploitasi sumber daya alam dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Kebijakan ini menuntut keseimbangan antara menarik investasi dan melindungi kepentingan masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya.
Kedepannya, warisan kepemimpinan Jokowi akan sangat bergantung pada bagaimana pemimpin selanjutnya akan melanjutkan program-program yang telah dicanangkan dan memperbaiki kebijakan yang dianggap kurang efektif. Pemimpin baru perlu mengambil langkah berani untuk memperkuat demokrasi, menjamin kebebasan berpendapat, dan meningkatkan transparansi pemerintah.
Secara keseluruhan, warisan Jokowi adalah campuran antara pencapaian yang nyata dan tantangan yang mendalam. Keputusan-keputusan yang diambilnya, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam pengelolaan isu-isu sosial-politik, akan menjadi fondasi bagi masa depan politik Indonesia. Hanya waktu yang akan menjawab apakah warisan tersebut akan membawa Indonesia ke arah kemajuan yang lebih baik atau justru memperburuk tantangan yang ada.
Sebagai warga negara, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi yang akan datang, demi Indonesia yang lebih baik.