APBD Surabaya 2023 diproyeksikan dan direncanakan mencapai Rp11,2 triliun, atau naik Rp500 miliar dari APBD tahun lalu yaitu pada tahun 2022. Adapun total pendapatan sebesar Rp10,4 triliun, pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
APBD yang telah dianggarkan untuk anggaran Kesehatan Surabaya Capai Rp 480 Miliar, Fokus Perkuat UHC. Cakupan Universal Health (UHC) di Surabaya diupayakan mencapai di atas 95 persen. Kabarnya Pemkot Surabaya menerima UHC Award karena hal tersebut.
Pemerintah Kota Surabaya sedang terus berupaya menekan kemiskinan yang terjadu melalui sirkulasi dagang produk Usaha Menengah Kecil dan Menengah (UMKM). Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 2 persen, dari tahun sebelumnya yaitu 4,7 persen.
"Surabaya ini anggaran untuk UMKM Rp 1,2 triliun terbesar di Indonesia. Insya Allah tahun ini (APBD 2023, red) mengalokasikan anggaran senilai Rp 3 triliun. Semoga bisa mengurangi kemiskinan (penduduk miskin) dari 4,7 persen bisa turun menjadi 2 persen." jelas Eri Cahyadi, Senin (13/03/2023).
Walikota Surabaya terus mengupayakan UMKM Surabaya dapat berinteraksi dengan dunia digital yang telah berkembang. Oleh karen itu, Pemkot Surabaya meluncurkan dan merancang e-commerce pemerintahan pertama di Indonesia, yang diberi nama e-Peken Surabaya.
Aplikasi ini memberi ruang perdagangang digital kepada pedagang toko kelontong yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok, dan aplikasi ini memang ditujukan untuk pedagang UMKM kecil. Konsumen tetapnya adalah para ASN Pemkot Surabaya yang diwajibkan membeli semua kebutuhan pokoknya melalui aplikasi e-Peken yang telah tersedia.
Tak hanya mewajibkan ASN membeli kebutuhan pokoknya melalui aplikasi e-Peken, namun e-Peken juga sudah dibuka untuk masyarakat umum, sehingga semua orang bisa berbelanja dan membeli barang kebutuhan di e-commerce tersebut.
"Pemerintah sejatinya adalah pelayan umat, maka kita harus menggunakan produk UMKM. Teman-teman pemkot sudah memulai, seperti memakai batik dan sepatu UMKM, kalau model sedikit? Yang salah adalah pemerintah karena kita adalah pembimbing UMKM." tutur Eri Cahyadi.
Di samping itu masalah korupsi yangmenjerat beberapa oknum di Surabaya masih terus terjadi. Masalah yang terus muncul menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari. Salah satu contohnya adalah Waduk Wiyung.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis Waduk Wiyung akan kembali ke tangan Pemkot setelah sebelumnya terjadi konflik kepemilikan.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) telah menetapkan dua orang warga Surabaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelepasan Waduk Wiyung seluas 21.812 meter persegi dengan nilai kerugian negara ditaksir lebih dari Rp 11 miliar.