Pemberitaan Isu Papua Dalam Kacamata CNN Sebagai Media Global

Media global dalam melihat suatu fenomena di suatu negara biasanya melihat pada sistem di negara tersebut. Sistem yang dimaksud bisa dari sistem ketatanegaraan, sistem politik, sistem ekonomi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Beranjak kepada istilah 'otoritarianisme subnasional' digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah di negara demokrasi yang masih memiliki kecenderungan terhadap pemerintahan otoriter. Apabila melihat kasus di Papua, Papua terus menghadapi masalah 'pemilu daerah yang curang dan mengganggu', pembatasan berat terhadap kebebasan berekspresi seperti protes damai, serta penangkapan dan interogasi terus-menerus terhadap tahanan politik oleh polisi. Lanskap media di Papua masih jauh lebih terkendali dibandingkan di tempat lain di Indonesia. Adanya Wacana seputar pembatasan media internasional serupa dengan wacana yang terjadi di sebagian besar rezim otoriter subnasional. Pemerintah Indonesia membenarkan pembatasan dan visa atas dasar 'keselamatan' jurnalis, meskipun selama lebih dari 50 tahun Indonesia  menguasai wilayah tersebut, tidak ada satu pun jurnalis asing yang disakiti oleh separatis  Papua. Seperti yang telah dinyatakan oleh banyak aktivis hak asasi manusia, akses bagi  pengamat dan jurnalis asing sangat penting untuk menarik perhatian dunia terhadap ketidakadilan, dan untuk meniadakan impunitas militer. Berkaitan dengan hal tersebut, CNN juga memberitakan terkait jurnalis asing dalam "Terhadap media internasional yang beritanya kerap tidak sesuai fakta itu, Tedjo berkata, pemerintah akan terus memantau pergerakan para wartawannya. Badan Intelejen Negara pun akan terlibat dalam pemantauan tersebut" yang berjudul "Pemerintah Libatkan BIN untuk Pantau Jurnalis Asing di Papua" selengkapnya di sini: "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150526145856-20-55770/pemerintah-libatkan-bin-untuk-pantau-jurnalis-asing-di-papua.
Dalam pemberitaan konflik, media yang diwakili oleh seorang jurnalis dituntut untuk berada pada posisi tengah antarpihak yang terlibat konflik. Dalam kode etik junalistik juga telah disebutkan bahwa seorang jurnalis harus menjalankan profesinya secara independen dengan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Tidak boleh memihak pada salah satu pihak atau hanya menyuarakan sebelah pihak dan menafikan pihak yang lain. Pemberitaan tidak boleh membawa kepentingan salah satu pihak, sebab semua pihak dianggap memiliki hak yang sama atas dalam pemberitaan maupun mendapatkan layanan informasi.
Namun, realitas media memberitakan sebuah konflik bukanlah persoalan sederhana. Efek pemberitaan konflik melalui media massa memiliki dua sisi ambivalen: mempertajam atau sebaliknya, mereduksi konflik. Setidaknya ada tiga posisi media dalam memberitakan konflik. Pertama, media sebagai issue intensifier: media berposisi memunculkan konflik kemudian mempertajamnya. Dalam posisi ini, media mem-blow up realitas menjadi isu sehingga seluruh dimensi konflik menjadi transparan.
Kedua, media sebagai conflict diminisher, yakni menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja media meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, baik kepentingan ideologis maupun pragmatis.
Ketiga, media berfungsi sebagai pengarah konflik (conflict resolution), yakni menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik. Lewat pemberitaan di media, pihak yang terlibat diharapkan memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi prasangka dan kecurigaan, serta mengevaluasi ulang sikap apriori yang semula terbentuk.(Iwan Awaluddin Yusuf, 2010)
Dalam hal ini, media CNN bertindak media sebagi issue intersifier sebagai dari peranan nya dalam mem blow up berbagai tagar #KupasTuntas dan pemberitaan video berjudul "Rekonsiliasi Untuk Papua Damai". Untuk pemberitaan CNN terkait kebebasan pers dan otoritarianisme subnational hanya ditemukan satu artikel dimana CNN membingkai berita tersebut dalam suguhan yang menarik yaitu tentang referendum Papua di PBB. CNN memberitakan tentang referendum Papua yang dimuat dalam "Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia kembali menegaskan bahwa pemerintah tak mungkin mengulang referendum Papua. Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hasan Kleib, menyampaikan langsung penegasan tersebut dalam debat publik di Jenewa, Swiss.
"Terkait isu aspirasi referendum, ditegaskan oleh Dubes Kleib bahwa referendum telah dilaksanakan tahun 1969 dan disahkan hasilnya melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504/1969 yang sifatnya final," demikian kutipan siaran pers Perwakilan Tinggi RI di Jenewa, Jumat (13/9) dalam judul "Di PBB, Indonesia Tegaskan Mustahil Ulangi Referendum Papua" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190913121912-106-430189/di-pbb-indonesia-tegaskan-mustahil-ulangi-referendum-papua. Pada kesimpulannya, CNN sebagai media telah berperan dalam proses pemberitaan isu di Papua baik isu terkait kebebasan pers maupun isu lainnya yang kemudian bisa disuguhkan secara mendalam melalui fakta fakta yang ada. Sehingga posisi CNN sebagai media global dapat dikatakan dalam posisi belum mencapai menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu kebebasan pers dan otoriter di negara demokrasi. CNN mempertajam berita yang berasal dari fenomena yang terjadi sehingga menjadi suatu berita yang berbobot dari konflik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA
Tapsell, R. (2016, Januari 19 ). The media and subnational authoritarianism in Papua.
Lpmdinamika.co. (2013, November 13). Peran Media di Tengah Konflik. https://lpmdinamika.co/tidak-ada/peran-media-di-tengah-konflik/