Saat ini, dunia sedang dalam kondisi yang tidak stabil dan tidak dapat kita prediksi, terutama terkait dengan pertikaian politik antarbangsa. Hal ini dikarenakan keadaan Perang Dingin yang sudah sejak lama meredam antara dua negara besar kembali memanas. Beberapa peneliti dari lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Paramadina Graduate School of Diplomacy menjabarkan jika respons berbagai negara akibat pertikaian politik ini dapat berimbas secara global, termasuk Indonesia.
Dalam pertemuannya, Rabu (23/2/2022), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah memperingatkan dampak dari pertikaian politik dunia yang kemungkinan memicu krisis ekonomi global.
Permasalahan yang timbul akibat dampak dari pertikaian politik dunia salah satunya adalah kenaikan harga minyak dunia dan kenaikan harga gas. Kenaikan beberapa harga sumber energi vital ini dipicu kekhawatiran konflik bersenjata antara dua negara besar dan semakin melemahkan pasokan. Kebutuhan gas yang sangat tinggi dan diperkirakan akan terus naik setiap tahunnya memberikan dampak yang luar biasa untuk Indonesia. Hal ini dikarenakan konsumsi gas Indonesia mencapai di atas 7 juta ton dan 70% masih sangat bergantung pada impor.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa nilai impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) RI pada 2021 mencapai US$4,09 miliar atau sekitar Rp 58,5 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per US$), meroket 58,5 persen dibandingkan nilai impor pada 2020 lalu yang tercatat US$ 2,58 miliar. Penulis berkeyakinan bahwa keadaan ini dapat diantisipasi oleh Indonesia dengan program hilirisasi yang baik pada sumber daya minerba terutama batubara.
BP Statistical Review of World Energy 2017 mencatat bahwa Indonesia menempati urutan keenam sebagai produsen batubara terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 255 ton.
Dengan jumlah dan ketersediaan sumber daya batubara yang luar biasa tersebut, Indonesia memiliki potensi besar untuk dapat mengurangi impor yang tinggi dengan pengolaahan hilirisasi batubara yang maksimal. Menteri BUMN Erick Tohir menyampaikan bahwa Indonesia kaya akan batubara dan harus diolah atau digasifikasi agar dapat digunakan sebagai Dimethyl Ether (DME) pengganti LPG karena saat ini LPG sedang naik. Oleh sebab itu, Indonesia harus serius dan bergerak cepat dalam program gasifikasi batubara yang akan menekan angka impor LPG dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jika diteliti lebih lanjut, batubara sebagai sumber energi diproyeksikan masih berperan penting hingga 20 tahun kedepan. Kontribusi batubara tersebut tentu harus diimbangi dengan pengembangan program pemanfaatan batubara yang optimal sebagai sumber energi melalui hilirisasi. Hilirisasi batubara adalah suatu program untuk menambah value atau nilai tambah batubara.
Dilansir dari Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, pemerintah telah Menyusun road map pengembangan dan pemanfaatan batu bara dengan target optimalisasi pemanfaatan batubara dari hulu ke hilir dengan penerapan teknologi ramah lingkungan. Hal ini tentu saja memerlukan sinergitas yang kuat dari hulu ke hilir serta kontribusi nyata oleh pihak-pihak terkait yang diantaranya adalah Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementrian BUMN, dan pihak terkait lainnya.
Data pemanfaatan batubara Indonesia saat ini menunjukkan 455 juta ton jumlah yang diekspor dan 138 juta ton yang digunakan untuk kebutuhan pasar domestik. Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian ESDM tersebut, pemerintah memiliki target pemanfaatan batubara kedepan yang harus didukung dalam seluruh tahapannya.
Target tersebut diantaranya adalah pengolahan gasifikasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang merupakan energi alternatif untuk mensubtitusi LPG dengan tujuan mengurangi impor LPG.
Proyek hilirisasi batubara Indonesia harus memiliki prioritas. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian target dan pemecahan masalah perihal kebutuhan gas LPG Indonesia untuk subsidi impor dapat segera terealisasikan dengan optimal. Konsumsi LPG Indonesia yang saat ini di angka 7 juta ton diperkirakan akan terus naik setiap tahunnya.