Jakarta, - Advokat senior, Dr. Djonggi Simorangkir, menyampaikan sudut pandangnya terkait kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dinamika politik yang dianggapnya merugikan esensi kenegarawanan. Djonggi menyoroti kepemimpinan Jokowi yang, menurutnya, terlalu terpengaruh oleh dinamika partai politik.
Menurut Djonggi, tidak semua pejabat tinggi atau kepala negara dapat disebut sebagai negarawan. Ia mengkritisi perjalanan politik Jokowi yang, setelah mendapatkan dukungan penuh dan mudah dari PDIP saat menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, kini dinilai kehilangan kenegarawanan dengan terlalu terlibat dalam politik Pilpres 2024.
Djonggi menyoroti tindakan Jokowi yang, meskipun awalnya naik melalui jalur PDIP, sekarang terlihat berpaling dan mendukung calon lain, merujuk pada Pemilu 2024. Ia menyatakan bahwa Jokowi tampak kehilangan jati dirinya dan menjadi tidak jelas arah politiknya.
"Tidak semua pejabat tinggi atau kepala negara adalah negarawan. Mungkin Jokowi tidak menyadari bahwa seharusnya dia menjadi seorang negarawan. Kemungkinan besar, ini terjadi karena dia mendapatkan fasilitas dengan terlalu mudah selama menjabat sebagai Wali Kota Solo, naik dua kali perahu dari PDIP. Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun, dia juga naik perahu dari PDIP. Sekarang, mungkin dia telah lari dari PDIP tanpa sikap yang jantan atau jelas tujuan kepindahannya." Ucap Djonggi 27/01/2024.
Lebih lanjut, Djonggi menegaskan bahwa seorang negarawan seharusnya menjalankan kampanye dengan prinsip yang menjunjung tinggi kepatutan dan hukum. Ia mencatat kejanggalan dalam penggunaan pesawat kepresidenan dan mobil dinas kepresidenan untuk kepentingan kampanye. Menurutnya, seorang presiden harus mematuhi aturan yang berlaku dan membuktikan negarawan dengan menggunakan transportasi umum atau pesawat komersial.
"Dan harus di ingat, Jokowi menjadi Presiden naik perahu PDIP dua kali dengan restu dari Ketua Umum, Prof. Megawati Soekarnoputri." Tambah Djonggi.
Djonggi mengingatkan Jokowi untuk kembali kepada akar negarawan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan citra kenegarawanan. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan etika dalam setiap langkah politik.
Berita ini mencerminkan sudut pandang Dr. Djonggi Simorangkir terkait kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan keterlibatannya dalam dinamika politik di Indonesia.