Mimpi Indah Warga Diusik ‘Kebohongan’ Ketua KPK

MIMPI INDAH WARGA DIUSIK ‘KEBOHONGAN’ KETUA KPK

MenyaKsikan debat Capres putaran kedua kita terhenyak bukan kepalang setelah mendengar pernyataan Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto yang mengutip pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, tentang kebocoran Negara sebesar 7.200 Triliun setiap tahunnya. Penasaran dengan argumentasi sang Capres itu, maka saya mencoba Gooling untuk mencari kebenaran data tersebut. Dalam situs berita Kompas.com saya menemukan artikel berita tentang hal tersebutdisini

Dalam kutipan berita itu disebutkan bahwa Abraham Samad menyatakan pemerintah berbohong tentang kebijakan impor yang cenderung tidak jelas. Di sector energy Ketua KPK ini juga menyebutkan lemahnya regulasi perlindungan sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.

Terlepas pro-kontra beberapa kalangan atas informasi kebocoran tersebut rasanya sangat gegabah jika Abraham Samad yang notabene-nya adalah Pejabat Negara yang menduduki posisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, serampangan dalam menyebutkan sebuah kajian, mengingat (masih dalam artikel yang sama) disebutkan, bahwa kebocoran sebesar 7.200 Triliun tersebut didapat dari hasi kajian KPK sendiri.

Terlepas dari itu semua mari kita banyangkan saja jika ternyata angka kebocoran yang bombastis tersebut benar adanya. Beberapa pihak berbeda pendapat tentang jumlah penduduk Indonesia. data BPS menyebutkan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 237.641.326 juta jiwa. Sementara menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia terhitung 31 Desember 2010 mencapai 259.940.857. Jumlah ini terdiri atas 132.240.055 laki-laki dan 127.700.802 perempuan. Jika kita mengambil angka terbesar jumlah penduduk saja, maka kita bisa merujuk data dari Kementerian Dalam Negeri dengan pembulatan jumlah penduduk mencapai 260.000.000 jiwa. Sebut saja angka tersebut mewakili jumlah penduduk kita saat ini.

Kita sepakat bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 260.000.000 jiwa. Maka jika kebocoran 7.200 Triliun benar terjadi, mari sekarang kita hitung berapa besar yang bisa dinikmati rakyat Indonesia jika kebocoran tersebut dikonversi untuk subsidi langsung. Menurut hitungan kalkulator milik saya, jika 7.200 Triliun dibagi 260.000.000 jiwa, maka hasilnya kurang lebih 27 juta rupiah. Maka setiap bulannya rakyat Indonesia bisa mendapat dana segar dari pemerintah sebesar 27 juta rupiah setiap bulannya jika pemerintah berhasil menutup seluruh kebocoran tersebut.

Bayangkan saudaraku sebangsa setanah air…! Betapa indahnya kehidupan di negara kita tercinta ini jika rata-rata penduduknya memiliki penghasilan sebesar 27 juta rupiah setiap bulannya. Dengan penghasilan warga negara sejumlah tersebut yang tentunya itu merupakan angka minimal yang bisa ditambah dengan penghasilan tetap yang sebelumnya telah didapat oleh masing-masing kita, maka keterlaluan jika angka korupsi masih tinggi. Tidak ada alasan Polri dan Kejaksaan tak mampu menjalankan fungsi penegakan hukum maksimal jika pegawai rendahannya saja sudah memiliki penghasilan serupa tersebut.

Ahh… lagi-lagi kita hanya berharap dan berhayal.. saya katakan berhayal karena faktanya banyak kalangan tak yakin dengan angka kebocoran Negara hingga 7.200 Triliun tersebut. Aksi pro-kontra tersebut rasanya mengubur mimpi warga negara yang ingin merasakan hidup layak. Maka untuk memperjelas informasi tersebut, Abraham Samad selaku ketua KPK harus mengklarifikasi mimpi yang telah Ia suguhkan kepada 260 juta rakyat Indonesia., mimpi akan pendidikan layak, rumah layak, baju layak, masa pensiun yang layak dan segudang kelayakan lainnya.