Reforma Agraria Belum Tuntas

*Reforma Agraria Masih Belum Tuntas*

Setelah masa kepemimpinan Joko Widodo selaku Presiden berakhir maka dilanjutkanya kepemimpinan Negeri ini oleh Presiden Prabowo Subianto, hanya saja tetap masih menyisakan banyak sekali persoalan agraria yang belum di selesaikan Oleh Presiden Sebelumnya dengan baik dan itu bisa menjadi "bom waktu" sebagai Konflik Agraria yang akan merugikan masyarakat pada waktu yang akan datang dan berdampak pada Pemerintahan yang di pimpin oleh Prabowo Subianto.

Kasus Konflik Agraria terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri serta pengembangan properti. Konflik Agraria merupakan kasus paling banyak diadukan kepada Komnas HAM RI, laporan tersebut banyak karena kebijakan pemerintah dan tata kelola agraria yang buruk, itulah salah satu tolak ukurnya yang menjadi perhatian kita bersama agar di perbaiki sehingga Kasus Konflik Agraria bisa menurun apalagi bisa diselesaikan hingga tidak ada lagi Konflik Agraria yang terjadi akibat lemahnya peran negara selaku penanggung jawab kehidupan berbangsa.

Pemerintah belum mampu menyelesaikan konflik agraria di masyarakat dengan baik dan bijak. Hal tersebut bisa tergambarkan dengan beberapa kasus seperti Rempang dan Wadas yang masih menyisakan "luka" di masyarakat sampai saat ini maupun kasus yang terbaru ini dengan adanya pengembangan proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 yang membuat kondisi pada masyarakat sekitar sedang "bergejolak" terkait adanya mega proyek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar.

Reforma Agraria yang di lakukan pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo masih terbatas sertifikasi tanah yang tidak bermasalah yang merupakan kewajiban negara sebagai layanan administrasi biasa, yang memang diperlukan masyarakat tetapi belum menyelesaikan esensi seperti ketimpangan lahan dan keadilan agraria yang di utamakan. Pada Masa Kepimpinan Prabowo Subianto belum terlihat Gebrakan yang nyata dalam menyelesaikan Konflik Agraria maupun Reforma Agraria secara menyeluruh.

Salah satu penyebab utama tingginya angka konflik agraria yaitu adanya pemberian izin-izin  konsesi skala besar kepada perusahaan - perusahaan swasta maupun Penerbitan dan Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak transparan hingga berdampak pada gesekan / benturan  di masyarakat yang berdampingan wilayah tersebut maupun adanya penetapan status PSN yang terburu - buru dengan tidak adanya kajian secara mendalam atau komprehensif seperti penetapan status PSN PIK 2 dan BSD pada masa akhir - akhir masa kepemimpinam Presiden Joko Widodo.

Maka dari itu, implikasi langsung yang nyata dari pelaksanaan reforma agraria seharusnya adalah pemerintah dapat menyelesaikan konflik agraria secara langsung di lapangan dan menurunnya letusan konflik yang terjadi hingga tidak menimbulkan "trauma" di masyarakat yang berdampak dengan adanya Konflik Agraria. Reforma Agraria saat ini belum memberikan keadilan bagi masyarakat kecil seperti masyarakat adat, petani, nelayan, pedagang kecil yang mengalami konflik agraria baik yang secara langsung maupun yang hanya bersinggungan dengan  adanya konflik tersebut.

Pemerintah dalam Reforma Agraria sangat terlihat tidak serius untuk melakukan pemenuhan hak masyarakat adat yang telah di amanatkan dalam konstitusi,  yang mana sampai saat ini tidak ada langkah konkrit dari  pemerintahan presiden joko widodo sampai awal pemerintahan presiden prabowo subianto untuk mendorong DPR RI (Legislatif) agar mengesahkan RUU Masyarakat Adat menjadi UU, padahal UU Masyarakat Adat  sangatlah penting sebagai wujud kepedulian negara dalam menjaga eksistensi dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat, sebagai bukti Pemerintah bersungguh - sungguh terhadap Reforma Agraria dan peduli kepada masyarakat adat yang terpinggirkan.