Dewasa ini santer terdengar kabar saudara kita yang sedang berjuang di ujung timur negeri ini. Mereka adalah 102 mahasiswa fakultas kedokteran yang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Papua (FK UNIPA). Calon dokter yang dididik untuk mengabdi dan menjadi pionir kesehatan di bumi Papua Barat hari ini harus menelan kenyataan pahit bahwa mereka tidak dapat melanjutkan perkuliahan seperti sedia kala. Terhitung sejak tanggal 29 April 2017, kegiatan belajar mengajar telah terhenti dan sejak saat itu pula mahasiswa telah bergerak. Mereka memperjuangkan keadilan serta hak pendidikan yang mereka miliki.
FK UNIPA didirikan atas inisiatif tiga pihak yang menandatangani surat perjanjian kerja sama, yakni UNIPA, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), dan Pemerintah Kabupaten Sorong. Surat tersebut menyatakan bahwa FKUI adalah pihak pelaksana akademis yang memberikan ampuan kepada FK UNIPA dengan dana yang disediakan oleh UNIPA dan Kabupaten Sorong. Dana ampuan tersebut digunakan untuk mendatangkan dosen dari FKUI agar dapat mengajar di kampus FK UNIPA di Sorong. Ketika aliran dana ampuan ini terganggu, maka tidak ada dosen yang dapat mengajar. Perkuliahan pun terhenti.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh mahasiswa FK UNIPA untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga negara, yakni pendidikan yang layak. Advokasi telah dilakukan ke berbagai stakeholder terkait, seperti DPRD Papua Barat, pihak Rektorat UNIPA, Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengembalikan aliran dana ampuan tersebut agar kembali lancar. Pada awal Juni lalu, mahasiswa FK UNIPA melaksanakan aksi simpatik agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi FK UNIPA. Aksi ini dilaksanakan dengan cara menggalang dana langsung di jalanan kota Sorong, Papua Barat. Tidak hanya itu, pada tanggal 15 Juni 2017, sekelompok mahasiswa FK UNIPA berangkat dari Sorong menuju Manokwari untuk bertemu dengan DPRD Papua Barat serta Rektorat UNIPA untuk mengadu nasib mereka.
Di saat yang sama, tiga orang perwakilan dari FK UNIPA yang terbang dari Sorong menuju Jakarta untuk langsung bertemu dengan stakeholder yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Ditemani oleh kawan-kawan dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) dan FKUI, mereka berhasil dipertemukan dengan pemangku kebijakan tersebut, seperti Konsil Kedokteran Indonesia dan Kemenristekdikti. Berbagai usaha, berbagai jalan, berbagai upaya telah mereka tempuh. Akan tetapi, belum ada kejelasan pasti terkait nasib dana ampuan mereka.
Rekan dari ISMKI dan FKUI menyambut kedatangan perwakilan BEM FK UNIPA di Jakarta (Dok. Pribadi)
Audiensi dengan Ketua KKI, Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K) (Dok. Pribadi)
Audiensi dengan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, Prof. Intan Ahmad, Ph.D (Dok Pribadi)
Sebuah pertanyaan mendasar yang patut kita tanyakan adalah,Bukankah pendidikan ini adalah hak bagi setiap warga negara?
Bukankah 102 calon dokter ini juga berhak untuk mengenyam pendidikan kedokteran yang layak?
Siapa yang tega membiarkan sejawat kita di luar sana harus merasakan kenyataan pahit susahnya mengenyam pendidikan?
Siapa yang tega Papua Barat harus kehilangan 102 calon dokter terbaik mereka yang telah siap mengabdi untuk kesehatan Papua Barat, untuk kesehatan Indonesia?
Mari, dukung terus perjuangan 102 calon dokter dari FK UNIPA dengan cara menandatangani sebuah petisi yang terdapat pada bit.ly/SaveFKUnipa serta mengunggah twibbondi sosial media kita untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap mereka (Twibbon dapat diunduh di bit.ly/SaveFKUNIPA )
Semoga sekecil apapun perjuangan yang kita lakukan dapat berdampak bagi keberlangsungan pendidikan mereka dan kesehatan Papua Barat.
Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa kedokteran Indonesia! (Oleh Eghar Anugrapaksi)