Sejumlah barang dari Indonesia ke Amerika Serikat bebas bea masuk karena kebijakan Generalized System of Preferences (GSP). Kini kebijakan tersebut sedang dikaji ulang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ada 124 barang yang direview ulag oleh Trump. Trump berpotensi mencabut GSP untuk barang-barang tersebut. Apabila Trump mencabut GSP sejumlah barang tersebut, artinya ada bea masuk yang harus dibayarkan.
Ketua Tim Ahli Ekonomi Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, Indonesia berpotensi membayar bea masuk sekitar US$ 1,8 miliar per tahun atau setara Rp 25,2 triliun (Kurs Rp 14.000/US$) bila Trump mencabut GSP terhadap barang-barang tersebut. Artinya, barang eksport Indonesia ke Amerika Serikat diperkirakan akan lebih mahal Rp 25,2 triliun untuk nilai eksport setahun.
Kenaikan harga pada dasarnya akan mengurangi daya saing, apalagi terjadi depresiasi rupiah yang akan menaikkan production cost. Walaupun meraup dolar lebih banyak, namun harga pasti naik paling tidak karena adanya penghapusan GSP.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan peringatan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke banyak negara termasuk Indonesia bukan suatu ancaman besar.
Namun Thomas Limbong kepala BKPM agaknya berpendapat lain dari sudut penanaman modal,isu perang dagang akan menjadi sentimen negarif bagi iklim investasi sebab, kalangan pengusaha atau investor paling sensitif terkait dengan perkembangan dunia, apalagi mengenai isu yang akan berdampak bagi perekonomian negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Setelah sempat menguat, rupiah kembali melemah dan berada pada level Rp. 14.337 per US $. Bank Indonesia sepanjang tahun ini telah 3 kali menaikkan suku bunga acuan. Diperkirakan kenaikan suku bunga acuan BI ini akan dikuti oleh kenaikan suku bunga kredit perbankan.
Sebab, bank di Indonesia saat ini masih bergantung pada net interest margin (NIM) yang menyebabkan bank harus menyesuaikan tingkat bunga saat ada perubahan bunga acuan bank sentral. NIM adalah marjin atau keuntungan yang didapatkan dari bunga bersih seperti penyaluran kredit, deposito hingga surat berharga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan upaya pemerintah melawan ancaman perang dagang Amerika Serikat (AS). Upaya itu dilakukan lewat insentif, genjot ekspor, dan menyeleksi kegiatan impor.
Dia mengungkapkan, kinerja APBN 2018 selama enam bulan pertama di tahun ini berjalan dengan baik. Mulai dari sisi penyerapan belanja maupun penerimaan negara sebagai alasan tidak mengajukan revisi APBN.
Apa yang tersirat dari langkah pemerintah diatas merupakan langkah normatif berdasarkan ekspekatasi kondisi yang normal dengan basic data yang existing. Dalam sebuah perencanaan, data existing akan menjadi basis perhitungan kedepan. Padahal, faktanya rupiah mengalami fluktuasi yang dipekirakan akan mempengaruhi APBN.