Masih hangat soal polemik SP3 Habib Rizieq Shihab, muncul lagi polemik menyangkut pengangkatan Plt Gubernur Jabar, Komjen M Iriawan. Patai Demokrat ( PD ) berencana akan menggulirkan hak angket DPR karena pengangkatan tersebut dinilai melanggar undang2.
Kalau undang2 selalu disiasati untuk kepentingan politik, maka yang terjadi adalah kegaduhan dan pemegang keputusan akan selalu berdalih sudah sesuai prosedur yang memancing perdebatan.
Peran media saat ini, walaupun mengaku sebagai media independen namun faktanya menjadi media partisan apalagi kalau berdalih pangsa pasar dan segment pembaca. Untuk mendapatkan berita yang valid, mau tidak mau harus melakukan crosscheck agar mendapat informasi yang berimbang.
Namun sayangnya, info media tersebut langsung menjadi rujukan sesuai pandangan politik netizen yang diungkap di media sosial, kalau tidak teliti bisa terjebak oleh berita hoax. Sudah banyak pengguna media yang terjebak oleh berita hoax yang akhirnya terjerat masalah hukum.
Sebuah media yang sebut saja media oposan, media ini sering memberitakan perihal SP3 kasus Chat porno dengan sumber berita "simpatisan" Habib Rizieq, sementara media pendukung kekuasaan cenderung memberitakan dengan nara sumber pro pemerintah. Media media tersebut menjadi refrensi pendapat netizen dalam media sosial alhasil terlihat publik sudah terbelah antara pro dan kontra.
Pandangan awam terhadap SP3 kasus Chat Porno memang membingungkan, sebab sebelumnya media pro pemerintah telah memberitakan proses penyelidikan dan penyidikan yang mendukung keputusan mentersangkakan Rizieq dengan dasar sudah mendapat dua alat bukti. Namun belakngan diterbitkan SP3 yang artinya tidak cukup bukti yang dinyatakan oleh institusi yang sama, beritapun marak dimuat oleh media yang bersikap oposan sedang media pro pemerintah seolah menghindar memuat berita SP3 Habib Rizieq Shihab, justru mengangkat berita SP3 Sukmawati yang masih dalam taraf penyelidikan.
Diduga terkait dengan pelantikan Irjen Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar, dalam twitnya yang dikutip media oposisi , SBY menyatakan, Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT ? *SBY* Siapakah yang dimaksud penguasa tersebut?
Permainan media untuk membentuk opini publik seperti ini bukan hal yang baru. ketika seorang menghadapi perkara hukum memesan berita adalah sudah umum dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan hukum. Ini pada dasarnya sama, media digunakan untuk membentuk opini untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan atau sebaliknya untuk menutup kecurangan.
Curang adalah bagian dari startegi politik liberal dimana kecurangan bisa saja ditutupi oleh pengembangan opini oleh media karena pada dasarnya politik itu menggunakan strategi. Indikasi kecurangan sering terungkap kepermukaan yang menumbulkan kegaduhan politik. Seperti halnya tweet SBY, mugkin saja SBY menilai telah terjadi kecurangan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H