Lihat ke Halaman Asli

Kebohongan Tokoh Agama

Diperbarui: 26 Juni 2015   09:30

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Kepanikan SBY dalam menanggapi pernyataan tokoh lintas agama menurut berbagai kalangan  membuktikan bahwa SBY itu lebih mementingkan citra dan tebar pesona dibandingkan melakukan kerja nyata. Oleh karena itu,
para tokoh lintas agama diminta untuk tak memenuhi undangan Presiden SBY untuk duduk bersama bertemu di Istana Negara guna meluruskan soal 18 kebohongan yang disimpulkan para tokoh lintas agama.  Sebaliknya, pihak pemerintah menyatakan bahwa para tokoh agama tersebut bukan lagi berbicara atas nama moral semata, sebab diantara mereka terdapat mantan pejabat negara dan kandidat cawapres yang gagal didalam pilpres yang lalu.  Namun demikian apa yang disampaikan oleh tokoh lintas agama itu memang tak berbeda dengan pernyataan para aktifis yang selama ini getol menyampaikan aspirasi politiknya termasuk mengajak melakukan demontrasi besar2an untuk menentang pemerintahan yang nyatanya tak bergaung itu. Ada apa gerangan yang terjadi dibalik suara koor tokoh agama dan para aktifis itu ?.

Belakangan para aktifis begitu gencarnya mengkritik pemerintah setelah upaya menggelar demo anti pemerintah Nopember tahun lalu yang  tak bergaung itu dengan mengungkap 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru yang diikuti oleh pernyataan para tokoh lintas agama . 18 kebohongan versi aktifis yang telah dilansir berbagai media yakni :


  1. angka kemiskinan yang semakin meningkat,
  2. kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi,
  3. ketahanan pangan dan energi yang gagal total,
  4. anggaran pendidikan yang terus menurun,
  5. pemberantasan teroris yang belum maksimal,
  6. penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya.
  7. kasus Lapindo yang penyelesaiannya
  8. kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, NTB sebanyak 120 ribu ton
  9. freeport sampai tahun 2011 ini,tidak terlihat upaya signifikan untuk melakukan renegosiasi kontrak,
  10. tidak transparansi dalam menjalankan pemerintahan.
  11. "Untuk transparansi pemerintahan kita mencatat SBY mengatakan dia menerima surat tertanggal 25 April dari Zoelick dan meminta Sri Mulyani bekerja di Bank Dunia pada 30 April. Nyatanya, yang terjadi beberapa pejabat di Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Sri Mulyani sesungguhnya dipaksa mengundurkan diri dan ditawarkan pekerjaan di Bank Dunia sebagai jalan keluar yang tidak mempermalukannya,
  12. kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan SBY hanya angin lalu. Tak hanya kebebasan beragama, kebebasan pers juga hanya impian insan pers. "Untuk kebebasan beragama sepanjang tahun 2010 ini saja terjadi 33 kali penyerangan fisik atas nama agama.
  13. Dan untuk kebebasan pers LBH Pers mencatat untuh tahun 2010 ini, ada 66 kasus fisik dan non fisik yang terjadi pada insan pers. Untuk yang tewas tercata 4 kasus.
  14. kasus pelecahan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri nyatanya tidak pernah menghasilkan solusi yang baik dikalangan pemerintah. Tak hanya nasib TKI di dibiarkan terkatung-katung,
  15. pemerintah Indonesia juga tidak bisa berbuat banyak saat Kedaulatan NKRI terkait penangkapan 3 petugas KKP beberapa waktu lalu oleh polisi Malaysia.
  16. "Kasus rekening gendut perwira Polri pemiliknya masih misteri, bahkan mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengatakan kasus ini sudah ditutup.
  17. anti korupsi yang mendapat intimidasi dan kekerasan, juga dikriminalisasi.
  18. Yang terakhir terkuaknya kasus plesiran tahanan Gayus Tambunan.


Sembilan tokoh lintas agama berkumpul di kantor PP Muhammadiyah untuk menyampaikan pernyataan pencanangan tahun perlawanan terhadap kebohongan. Para tokoh agama tersebut di antaranya Bikkhu Pannyavaro Mahathera, Pendeta Andreas A Yewangoe, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, KH Shalahuddin Wahid dan Romo Magnis Suseno. Beberapa hal yang dianggap sebagai kebohongan pemerintah seperti bidang ekonomi, penegakan HAM, kasus lapindo, kebebasan beragama, perlindungan terhadap pekerja migran dan pemberantasan korupsi.  Substansi kebohongan pemerintah pada dasarnya sama sebagaimana yang disampaikan oleh para aktivis. Tidak terlalu berlebih jika dikatakan bahwa para tokoh agama ini telah berpolitik sebab apa yang disampaikan itu tak lain adalah menyangkut kehidupan perpolitikan di negeri ini.  Jika tokoh agama dalam hal ini tidak berpolitik, bolehlah itu disebut sebagai kebohongan tokoh Agama.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline