SBY Tak Perlu BH

Dua tahun ke depan, pemerintah menargetkan untuk bisa terbebas dari aturan yang mengikat, baik dalam hutang maupun hibah. Negara kreditur tidak dapat memaksakan hutang lagi. Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana menyatakan, dengan adanya Jakarta Commitment maka para negara kreditur wajib untuk mengikuti tata cara yang telah ditetapkan apabila ingin melimpahkan hibah ataupun pinjaman. Mungkinkah target tersebut dapat dicapai ?. Tentunya kembali kepada kemampuan Indonesia meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya.  Melihat perkembangan perdagangan Indonesia yang diperkirakan akan terjadi defisit perdagangan pada tahun 2010 seiring dimulainya permberlakuan perdagangan bebas, mestinya harus terjadi kompensasi kehilangan bea masuk dengan peningkatan perdagangan. Imbas dari diberlakukan perdagangan bebas tersebut pada awal 2010 saja sudah mulai dirasakan pengaruhnya pada penurunan omset penjualan produk industri obat tradisional yang selama ini banyak menampung tenaga kerja. Demikian juga industri rakyat seperti mainan anak2 sudah mulai tergusur oleh produk impor. Sulit melakukan kontrol peningkatan pajak yang berasal perdagangan retail yang masuk pada pasar tradisional, mau tidak mau orientasi akan terfokus pada sektor formal. Dalam situasi saat ini, pengetatan likwiditas untuk menjaga stabilitas moneter telah membuat sektor formal mengalami kesulitan terlebih dengan dibukanya perdagangan bebas. Melihat besaran hutang Indonesia dan defisit anggaran yang masih selalu ditutup dengan pinjaman, target Indonesia terbebas dari syarat pinjaman masih sulit terwujud.  Artinya, bangsa indonesia masih harus rela diatur oleh negara asing karena kebutuhan hutang tersebut. Banyak keputusan politik yang harus melihat pada persyaratan pinjaman itu, keputusan bailout Bank Century pada saat SBY berada di Amerika Serikat, mungkin saja karena persyaratan pinjaman tersebut. Tetapi adalah yang logis jika pemerintah tidak beralasan bahwa keputusan bailout bank century tidak ada kaitannya dengan pinjaman, dampak systemik adalah alasan ekonomi yang paling masuk akal. Namun apapun alasannya, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bappenas diatas, pada dasarnya Indonesia belum terbebas dari syarat2 pinjaman. Kemana arah kesimpulan  Bank Century Gate, kesimpulan awal sudah terlihat bahwa sesungguhnya  Bank Century yang diskandalkan adalah untuk mencari bargaining politik, tidak ada lagi suara yang mengarah pada Boediono dan Sri Mulyani. Permintaan SBY kepada Polri untuk membantu ditjen pajak menangani pengemplang pajak, jika dicermati lebih jauh sebetulnya bukan porsi SBY untuk menekankan hal itu. Sebab, apa yang disampaikan SBY tersebut merupakan ranah tehnis tanggung jawab Menkeu Sri Mulyani yang sedang berseteru dengan Ketum Golkar soal pajak itu. Agaknya menjelang masa kerja Pansus, SBY harus turun gelanggang, perintah langsung dan komentar langsung sebagai sinyal "pasti aku bisa", pasti aku bisa membungkam pembangkang. Turun langsung memimpin latihan tempur Korps marinir, perintah langsung penanganan pengemplang pajak, komentar langsung aksi demonstran adalah sebuah reaksi dari situasi politik saat ini. Kesimpulan awal pansus DPR yang menghilangkan sasaran Boediono dan Sri Mulyani sebagai gambaran bahwa taring penentang SBY mulai tumpul, garang tak berisi yang menunjukan rasa jeri, rasa khawatir tersingkir dari kekuasaan. Menggebunya anggota pansus dengan kesimpulan yang anti klimaks, kesimpulan yang diarahkan pada pelaksanaannya bukan pada pemegang otoritasnya adalah sebuah kerja pansus yang sia2, hanya copy paste temuan BPK. Merekomendasikan KPK bertindak, jauh hari sudah ada penegasan, keputusan politis tidak dapat dipidanakan. Posisi SBY yang dilematis, disatu sisi diwarisi hutang dengan syarat yang harus dihormati, dilain sisi syarat itu telah dipolitisir menjadi celah untuk pemazgulan. Tetapi apa yang kita saksikan, akhirnya pansus berbelok arah kemasalah tehnis, bukankah itu jauh dari gembar gembornya.  Rakyatpun makin paham, bicara atas nama rakyat hanyalah alasan untuk kepentingan politik perorangan. Mungkin situasi politik tidak berkembang seperti sekarang jika SBY tidak diwarisi hutang, Indonesia tidak terikat perjanjian harus melihat negara asing yang memberi hutangan, SBY tidak perlu BH ( Bayar Hutang ) dan bangsa ini tidak perlu mengencangkan ikat pinggang. Mungkinkah prediksi Ketua Bappennas dapat terwujud tahun 2012, Indonesia tidak harus berhutang karena analisa negara kreditor ?.  Jika itu terwujud, paling tidak bangsa ini dapat menyantap makanan yang lebih bergizi dari sekarang.