Sering kita saksikan, atau bahkan kita sendiri mungkin pernah melakukan beberapa hal di bawah ini:
- Menyuap polisi ketika kita benar-benar melanggar lalu lintas atau hanya "apes"
- Menyuap petugas kelurahan ketika memperpanjang KTP dan KK
- Menyuap polisi ketika mengurus SIM
- Menyuap petugas imigrasi ketika mengurus passport
- dll
Pelakunya adalah pemberi suap dan penerima suap.
Andaikata pemberi suap mendapatkan pelayanan yg jelas, transparan, cepat dan dengan harga reasonable, apakah pemberi suap tetap akan menyuap?
Pak Jokowi sedang mencoba membuat sistem yg tersebut diatas supaya mengurangi penyuapan dalam prosedur sehari-hari diatas. Sistem tersebut sudah berhasil di Solo.
Namun dengan segala sistem yang katakanlah sempurna, apakah akan menjamin penyuapan berhenti? Saya yakin tidak, karena penerima suap akan menggunakan segala macam cara untuk merusak sistem yang sudah sempurna tersebut dan menciptakan keribetan-keribetan baru yang akan membuat pengguna jasa akan terpaksa menyuap.
Jadi, bagaimana caranya menghentikan mata rantai penyuapan?
Rahasianya adalah: BASMI PARA PENERIMA SUAP!
Kenapa hanya satu sisi?
Jawabannya adalah: Orang-orang yang menganggap bahwa penyuapan bisa dibasmi dengan mengurangi penerima dan pemberi suap sekaligus, adalah orang-orang yang sejatinya tidak ingin penyuapan dibasmi.
Pemberi suap adalah sebenaranya orang-orang yang terpaksa memberikan suap supaya yang diinginkannya tercapai. Bagaimana jika keinginannya bisa dicapai tanpa memberi suap? Tentu mereka tidak akan menyuap. Untuk apa?
Silahkan direnungkan