Tanggal 17 Agustus 2022 mendatang, Indonesia memeringati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah 77 tahun berjalan dan bergerak dengan kedinamisan demokrasi dan gejolak politik yang menafsirkan bahwa Indonesia belum tuntas menerjang kasus korupsi di masa kini.
Pada tahun 2021 menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter dalam Peluncuran Laporan Tren Penindakan Korupsi 2021 mengatakan bahwa temuan umum dari tren penindakan pada tahun 2021 ada 553 kasus dengan 1.173 tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 29,438 triliun. Data ini membuktikan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih di zona waspada. Sebagaian besar dalangnya adalah para pejabat publik yang memiliki kekuasaan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.
Permainan politik di kalangan politisi memang seharusnya memberikan kenyamanan bukan hanya sekedar permainan belaka. Berpolitik sama halnya dengan merebut kekuasaan dan mengambil keputusan manakala kekuasaan yang kita miliki menyangkut kepentingan bersama. Sebagaimana pisau bermata dua, politik memiliki dua tegangan. Positif dan ada negatifnya, melihat hal ini kebanyakan orang melihat politik dari sisi gelapnya daripada melihat politik sebagai peluang untuk melakukan perubahan secara masif.
Persepsi negatif khalayak ramai dibangun oleh kebobrokan politik serta pemerintahan yang sudah berlangsung lama bisa dikatakan sebagai penyebab munculnya skeptisme terhadap politik pemerintahan Pada dasarnya politik mengacu ke arah yang menyejahterakan. Seperti dikatakan oleh Aristoteles dalam teori Klasik bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Bonum comunae yang dituju agar masyarakat sejahtera dengan segala kebijakan yang ada.
Politik itu mengenai kebijakan, politik itu mengenai kekuasaan, dan politik itu mengenai kepentingan. Ketiga pilar ini pada dasarnya membantu masyarakat dalam berpikir kritis terhadap kehidupan sosial. Bukan hanya apatis tetapi juga kritis menanggapi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam konteks keseharian bisa dikatakan politik itu hadir dalam setiap langkah dan pikiran kita. Baik dalam menentukan pilihan, mengambil keputusan, menjawab balasan di gup Whatsapp, atau mengaplud story di Instagram. Mengapa ini bisa disebut berpolitik? Karena politik itu menyangkut segala perilaku tentang kebaikan bersama. Perilaku kita yang mengarah kepada kebaikan bersama bisa disebut berpolitik.
Lantas, sudahkah kita melakukan kebaikan sebagai dasar berpolitik? Berpartisipasi aktif dalam politik tidak menjamin akan tercapai negara dan pemerintahan yang sempurna dalam waktu dekat. Tetapi, usaha untuk merekonstruksi atau membangun kembali makna politik menjadi hal yang positif sangat diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat masa kini dan masa depan. Penulis mengajak pembaca untuk memiliki mindset positif terhadap dunia politik.
Konsep Etika Politik dalam Buku etika Kepemerintahan, yaitu tata sopan santun dalam pergaulan politik dengan menimbang prinsip moral baik maupun buruk. Dari konsep tersebut sudah jelas praktik kebaikan memang menjadi dasar segala perilaku politik. Tata laku pemerintah yang dinahkodai presiden sudah jelas harapanya membawa negara ke arah kemakmuran dan kesejahteraan. Kekuasaan yang dilaksanakan oleh Presiden jelas penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan.
Bapak Presiden Joko Widodo adalah salah satu contoh tokoh yang bijak dalam berpolitik. Menurut saya, beliau memiliki sinergi kuat walaupun hanya seorang lulusan bukan ilmu politik dan wong cilik tetapi dengan gaya blusukannya bisa mendengar langsung aspirasi rakyat yang sangat dibutuhkan. Maka dari itu, kita sebagai warga negara harus berperilaku baik dan menyejahterakan masyarakat .