Salam sejahtera, kepada institusi terkait dan orang yang memegang jabatan dibidang ini tolong diperhatikan suara dari desa.
Seiring berjalannya program pemerintah yang amat suci lagi mulia ini "1 milyar 1 desa" kami sangat antusias dan menyambut baik dengan perasaan yang berbunga-bunga. Namun seiring waktu berjalan antara plan pemerintah dengan fakta di lapangan tidak realistik, bak langit dan bumi.
Sebagai penyambung aspirasi masyarakat desa saya akan berkata apa adanya bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah, konon katanya di tahun politik ini bicara sangat sensitif.
Baiklah, program pemerintah 1 milyar 1 desa sangat lah bagus, jika ia berjalan seperti yang diharapkan. Tapi kenyataannya uang yang milyaran tersebut tidak tepat sasaran dan kurang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi masyarakat pedesaan. Ditambah lagi lemahnya pengawasan pemerintah sampai ke peringkat desa. Tim-tim yang dibentuk untuk mengawal bantuan ini tidak bisa diandalkan sehingga mereka juga makan gaji buta.
Berdasarkan pemantauan kami di lapangan, khususnya di wilayah kabupaten Muratara Sumatera selatan. Dana bantuan 1 milyar untuk desa tersebut paling tinggi dialokasikan untuk pembangunan sekitar 30%, bahkan lebih ironisnya tidak dialokasikan sama sekali. Seperti di wilayah kecamatan Rawas Ilir muratara. Banyak para kades yang kaya mendadak, beli mobil, beli rumah, beli tanah dll. Intinya uang 1 milyaruntuk pembangunan desa tersebut hanya ubtuk pemperkaya para pejabat desa.
Sementara kita kita hitung 1 milyar 1 desa, berapa triliun ABPN hilang sia-sia tanpa ada hasil yang positif untuk menolobg rakyat. Hanya memperkaya para kades dan menambah lahan subur bagi koruptor. Sudah beberapa kali kasus ini dilaporkan ke pihak kpk, polisi dll namun sampai saat ini, hanya diam. Ya...hanya diam. Jika ingin bukti silakan turun kelapangan dan bentukkan tim penyidik. Khususnya desa-desa yang terletak diwilayah kecamatan karang dapo dan rawas ilir.
Saran dan masukan. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, program ini kurang berkesan dan tidak tepat sasaran tolong dihentikan dan perlu peninjauan ulang. Bagi warga desa tidak merasakan manfaat uang bantuan ini baik dari segi inprastruktur maupun pemerdayaan sosioekonomi. Program ini kami anggap gagal dan hanya menghambur-hamburkan APBN saja.
