PKS yang merupakan bagian koalisi dengan pemerintah sebelumnya sudah dengan gagah perkasa menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM.
Dengan dalih demi membela rakyat miskin, PKS gencar melakukan penolakan dengan memasang spanduk di mana-mana.
Diberitakan, bahwa Presiden PKS, Anis Matta yang menginstruksikan pemasangan spanduk di seluruh Indonesia untuk sosialisasi penolakan kenaikan harga BBM oleh PKS.
Ini berita seperti yang dilansir Tribunnews:
[Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim membenarkan adanya spanduk-spanduk yang berisi tolak kenaikan harga BBM. Ia mengatakan aksi tersebut atas intruksi Presiden PKS Anis Matta.
"Ya itu semua intruksi Presiden PKS, pemasangan spanduk di seluruh Indonesia," kata Abdul Hakim ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (3/6/2013).]
Tetapi apa yang terjadi? Berita hari ini, masih dari Tribunnews.com. hari ini, Rabu (5/6). Salah satu anggota Dewan Majelis Syuro PKS yang juga menteri dalam pemerintahan Presiden SBY, Tifatul Sembiring justru menyatakan sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menaikan harga BBM.
Ini kutipan beritanya:
"Saya sudah bicara dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Ustad Hilmi, yang sudah menyatakan persetujuan beliau tentang kebijakan yang akan diambil Pak SBY (menaikkan harga BBM).
Dan saya tidak pernah berbeda sikap dengan presiden sebagai menteri. Itu pakem di seluruh dunia. Jadi saya pikir itu nanti akan dibahas lagi."
Sama-sama atas nama PKS. Tapi kenapa pernyataannya berbeda? Apa ini standar ganda? Yang jelas sama-sama bicara. Tapi kepentingan beda akhirnya bikin bingung semua. Sikap PKS ini jelas mendatangkan banyak kritikan. Wajar, kan?