Pro kontra terjadi pada peluncuran Program unggulan terbaru Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diluncurkan pada Sabtu, 1 Desember 2012 di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta-Utara.
Ada kalangan yang mengkhawatirkan program ini rawan penyelewengan. Karena diberikan dalam bentuk tunai melalui transfers ke kartu ATM Bank DKI.
KJK akan diberikan pada murid tingkat SMA, SMP, dan SD. Masing-masing nilainya adalah Rp 240.000, Rp 210.000, dan Rp 180.000 yang akan ditransfer setiap awal bulan.
Untuk tahan awal baru siswa SMA/SMK yang akan menerima KJP ini. Diberikan sekaligus tiga bulan.
Pada kesempatan peluncuran KJP di SMA Yappenda, Jokowi menegaskan sebagaimana dikutip Antaranews.com:
"Kartu ini bukan untuk membayar iuran sekolah, karena biaya sekolah sudah ditanggung. Kartu ini hanya dapat digunakan untuk membeli seragam, buku, uang transportasi dan gizi (membeli makanan)."
Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Pada tahap awal akan dibagikan sebanyak 3.013 kartu.
Rinciannya: Jakarta Pusat (28 sekolah, 705 siswa), Jakarta Utara (46 sekolah, 1.662 siswa), Jakarta Selatan (4 sekolah, 71 siswa), Jakarta Timur (31 sekolah, 290 siswa) dan Kepulauan Seribu (2 sekolah, 285 siswa). [dikutip dari Antaranews.com]
KJP adalah diberikan kepada siswa-siswi dari keluarga miskin dan sangat miskin, mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK negeri dan swasta. Tujuannya untuk mendukung para siswa menjadi pintar.
Selain untuk memenuhi kebutuhan seragam dan sepatu. Dana yang ada dapat digunakan untuk transportasi dan kebutuhan gizi.
Untuk tujuan inilah, maka Program KJP diberikan dalam bentuk tunai, sehingga para siswa dapat menggunakan sesuai kebutuhannya.