Dana proyek cuma 4 miliar. Tapi sudah diembat 1 miliar di DPR.
Gileee beneeer!
Sebenarnya tidak harus kaget sih. Tapi tetap harus kaget juga. Daripada diam tiada reaksi.
Pada sebuah acara di TV One, dengan tegas Bapak Ridwan Saidi, mantan anggota DPR dan budayawan Betawi mengatakan, bahwa ia tidak percaya Bangar DPR. Berkenaan dengan bagi-bagi rejeki dari anggaran dikalangan anggotanya.
Menurut beliau, pada jamannya menjadi anggota DPR, pernah menangani kasus. Dimana anggaran untuk sebuah daerah senilai 4 miliar. Tapi sudah dipotong 1 miliar di DPR.
Itu artinya 25 persen dari nilai total proyek. Hanya di DPR saja. Selanjutnya bagaimana nasib sisa dana 3 miliar lagi. Silakan hitung sendiri.
Jadi isu-isu yang sudah kita dengar dari dulu, bahwa hanya 40 persen saja dana anggaran yang benar-benar digunakan. Selebihnya dibagi-bagikan masuk kantong.
Jamannya Presiden Soeharto begitu. Jaman sekarang jamannya Presiden SBY tetap juga begitu. Uang proyek apapun dan di manapun tidak pernah utuh. Walau presidennya sering berseru-seru,"Perangi korupsi!"
Yang lebih mengenaskan adalah ternyata praktek bagi-bagi uang proyek ini dianggap legal. Sebab sistem itu sendiri memberikan peluang terjadinya pembagian uang. Begitu yang sering kita dengar.
Kita bisa bayangkan. Kapan rakyat bisa sejahtera bila sampai sekarang praktek pembagian jatah proyek terus berlangsung?
Dana-dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat lebih banyak yang masuk ke kantong para penyelenggara negara dan wakil rakyat saja. Rakyat hanya kebagian sisanya. Rakyat tetap akan sengsara di bawah para wakilnya yang kaya.