Seorang pejabat atau penegak hukum kalau dimutasi itu wajar. Sudah sesuai aturan dan prosedur. Begitu kata pimpinan beralasan. Jadi jangan berprasangka buruk dulu. Mutasi itu untuk promosi yang bersangkutan meniti jenjang karir yang lebih tinggi. Alasan berikutnya.
Seorang pejabat atau penegak hukum yang berintegritas, bila sengaja dimutasi ke sana-sini itulah adalah hal yang sangat wajar. Sebagai seorang pejabat yang baik dan masih berpegang pada nurani, dianggap sulit diajak bekerjasama.
Wajar saja, karena kebanyakan pejabat dan penegak hukum kita nuraninya entah ke mana disembunyikan.
Pejabat yang jujur, kemudian dijadikan musuh bersama dan harus disingkirkan.
Di negeri ini, namanya perbuatan korupsi itu adalah hal yang wajar bagi para pejabat dan penegak hukum.
Wajar, karena modal yang dikeluarkan untuk meraihnya dulu sangatlah mahal.
Wajar, kalau setelah menjabat mereka sibuk mencari celah untuk korupsi agar modal bisa segera kembali.
Wajarlah, kalau pejabat dan penegak hukum berlomba-lomba mencari kesempatan untuk memperkaya diri.
Kapan lagi, kalau bukan saat ini.
Wajar, kalau pejabat dan penegak hukum di negeri ini tidak pernah jera untuk berbuat korupsi. Tapi semakin jadi. Sebab sudah dijadikan tradisi. Apalagi hukum bisa dibeli.
Korupsi sudah dianggap hal yang wajar. Justru bila Anda berani menentang dan bersuara, akan dianggap kurang ajar dan akan dihajar.
Dari dulu sudah banyak dibentuk komisi ini-itu untuk memberantas korupsi. Tapi nyatanya bubar semua tanpa bekas sama sekali.
KPK, komisi pemberantasan korupsi terkini, sudah diterjang berkali-kali. Sampai pimpinannya dibui dengan rekayasa dan konspirasi.
Wajar, wajar. Sebab KPK dianggap kurang kerjaan dan mengganggu kenyamanan para koruptor untuk beroperasi. Mereka tidak akan berhenti untuk terus melemahkan komisi ini.
Akhirnya, wajar juga kalau masyarakat sekarang begitu sensi atau sensitif dengan segala gerak-gerik para elite.
Wajar kalau selalu timbul kecurigaan dan ketidakpercayaan.