MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian merespons cepat arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Arahan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (17/11/2021) yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, itu diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah mendorong terjadinya percepatan realisasi APBN dan APBD melalui realisasi belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD.
Arahan lain Presiden yaitu agar APBN menjadi instrumen utama penggerak pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi, serta mengakselerasi daya saing, terutama daya saing ekspor dan investasi.
Respons cepat dilakukan Mendagri diantaranya saat mendampingi Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara (Sumut), Rabu (17/11) dengan menegur sejumlah pemerintah daerah di Sumut yang serapan APBD-nya masih rendah.
Berdasarkan catatan Mendagri, ada 8 daerah di Sumut dengan serapan APBD yang masih di bawah 50 persen.
Adapun daerah itu yakni, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 49,62 persen, Kabupaten Mandailing Natal 49,40 persen, Kabupaten Nias 49,22 persen, Kota Sibolga 46,92 persen, Kota Medan 46,22 persen, Kota Tanjungbalai 45,37 persen, Kota Padangsidimpuan 44,98 persen dan Kabupaten Karo 43,54 persen.
Rendahnya penyerapan anggaran itu, menurut Mendagri, membuktikan adanya uang yang tertahan atau belum terdistribusi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan maupun program kerakyatan lainnya.
Padahal, kata dia, belanja pemerintah menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan akselerasi ekonomi di tengah pandemi.
Mendagri pun meminta agar pemerintah daerah segera mempercepat penyerapan anggaran pada dua bulan tersisa di akhir tahun ini.
Mantan Kapolri itu tidak ingin APBD yang ada justru lama mengendap di perbankan dan tidak diberdayakan untuk mendongkrak perekonomian.
Mendagri memprediksi di akhir tahun masih banyak proyek di bulan November dan Desember.
Dikatakan Mendagri, mudah-mudahan hal itulah yang menjadi jawaban Pemda untuk segera menggenjot penyerapan APBD. Namun Mendagri juga mewanti-wanti jangan sampai programnnya tidak dijalankan karena uangnya ditahan.
Mendagri mengakui, salah satu faktor rendahnya serapan anggaran adalah karena pemda berhati-hati dalam belanja. Mendagri berharap jangan sampai nanti Pemda memaksa belanja tinggi ternyata ke depan ada beban belanja yang menjadi tanggung jawab mereka akibat dampak Covid-19 yang besar dan ternyata uangnya tidak ada. Sejatinya, itulah yang dikhawatirkan oleh Pemda, sehingga mengapa APBD masih tertahan penyerapannya.