Oleh: Reza Fahlevi, S.IP -- Direktur Eksekutif The Jakarta Institute
PRESIDEN Joko Widodo dalam Nawacita poin ketiga hendak membangun Indonesia dari pinggiran yang selama ini tertinggal dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
Menunaikan salah satu Program Nawacita untuk membangun dari pinggiran telah terbukti dalam periode pertama Pemerintahan Presiden Jokowi: anggaran desa sejak 2015 hingga 2019 telah dikucurkan Rp257 Triliun dan dari tahun 2019 hingga 2025, Pemerintah bertekad mengalokasikan hingga Rp400 Triliun ke seluruh desa di Indonesia.
Anggaran Desa dan sejumlah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, waduk, irigasi, embung, serta infrastruktur pertanian lain yang bersumber dari APBN juga telah direalisasikan di seluruh desa dari Sabang sampai Merauke.
Hal itu merupakan ikhtiar Pemerintahan Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran sebagai wujud nyata pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai Sila ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote secara merata dan berkeadilan. Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran negara Republik Indonesia," tegas Presiden dalam berbagai kesempatan.
Presiden Jokowi dan jajarannya memfokuskan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah-daerah antara lain melalui Dana Desa dan Dana Transfer ke Daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Senin (2/3/2020) mengungkapkan, prioritas utama Bapak Presiden sejak 2014 yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan bertujuan agar terjadi pemerataan pembangunan.
Selama ini, dikatakan Mendagri Tito, konsentrasi ada di kota-kota, akhirnya memicu urbanisasi. Kenapa? Karena rakyat di pedalaman, pedesaan, pinggiran itu merasa tertinggalkan. Ini tidak bagus untuk konsep sebuah negara besar seperti Indonesia.
Urbanisasi, sambung mantan Kapolri itu pasti akan memicu banyak persoalan di perkotaan seperti kemacetan, pengangguran, dan kemudian akhirnya jadi kriminalitas. Karena itulah, keinginan Presiden Jokowi ingin membangun dari pinggiran karena jantung dari Republik ini ada di desa.
"Dana desa yang merupakan Program Presiden Joko Widodo ditujukan untuk pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan," tambah Mendagri.